JAKARTA, KOMPAS.TV – Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengharapkan dukungan dari pemerintah pusat dalam penyelenggaraan balap mobil listrik atau Formula E.
Harapan Ahmad Riza tersebut disampaikan di Gedung Balai Kota Jakarta, Senin (15/11/2021) malam.
Menurut Riza, ajang Formula E merupakan event balap listrik internasional yang dapat memberikan dampak ekonomi.
Bahkan dampak ekonomi yang dihasilkan menurutnya bukan hanya di DKI Jakarta saja, tetapi juga untuk Indonesia.
Baca Juga: Minta KPK Usut Bisnis PCR daripada Formula E, Ini Penjelasan Pakar Hukum
“Ya, prinsipnya semua kegiatan ataupun program yang dibuat pemerintah pusat maupun yang dibuat Pemda mendapatkan dukungan oleh semua,” ucapnya, seperti dilaporkan jurnalis Kompas TV Jakarta, Bongga Wangga.
Ahmad Riza menambahkan, jika pemerintah pusat mempunyai program, pihak pemerintah daerah pun sebaiknya turut mendukung program tersebut, agar terjadi sinergitas.
“Begitu sebaliknya, program yang dibuat Pemda mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat, dan juga dukungan masyarakat.”
Saat ditanya mengenai keinginan mendapat dukungan dari BUMN, Ahmad Riza menyebut, terkait pembiayaan, pihaknya berharap ada partisipasi dari publik.
"Terkait pembiayaan, kita harapkan ke depan terjadinya seperti itu bisa kita harapkan ada partisipasi dari publik, dari masyarakat, dari swasta,"
Terkait penetapan tempat pelaksanaan Formula E, dia mengatakan, pihaknya masih menunggu dari pihak Formula E sendiri.
Meski demikian, dia berharap agar kepastian mengenai tempat tersebut dapat ditentukan dalam waktu dekat.
“Semoga dalam waktu dekat ini, yang akan datang nanti akan datang, pastinya silakan nanti tanya ke Dispora dan Jakpro.”
Dia juga menuturkan bahwa pada prinsipnya kegiatan itu akan dilaksanakan pada 4 Juni 2022, dan saat ini semua dalam proses persiapan.
“Mudah-mudahan tidak ada kendala yang berat,” harapnya.
Menurutnya, hingga saat ini tidak ada masalah terkait anggaran yang akan digunakan untuk pelaksanaan Formula E.
Baca Juga: Ditanya Soal Formula E, Erick Thohir: Bukannya Tidak Mau Bantu, Tapi Bukan Penugasan
Sebab, semua anggaran yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus dan sudah melalui proses audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Sejauh ini tidak ada masalah. Semuanya sudah ada prosedurnya, mekanismenya ada aturannya, bahkan diawasi oleh BPK. Jadi tidak ada masalah yang berarti. Mudah mudahan ke depan tidak ada masalah yang berarti.”
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.