Dalam keterangannya itu, Kurnia berujar, jika ke depannya Edhy Prabowo mengajukan kasasi, penting bagi Komisi Yudisial mengawasi proses persidangan tersebut.
"Jangan sampai putusan kasasi nanti meringankan kembali hukuman Edhy Prabowo dengan alasan yang mengada-ada," ungkapnya.
Baca Juga: Edhy Prabowo Sedih Dengan Keputusan Hakim
Seperti diketahui, Edhy dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama terkait izin ekspor benih lobster. Edhy disebut terbukti menerima suap Rp25,7 miliar dari para eksportir benih benur lobster (BBL).
Di pengadilan tingkat pertama, Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis hukuman 5 tahun penjara untuk Edhy.
Pada hari ini di tingkat banding, Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI menambah hukuman penjara menjadi 9 tahun untuk Edhy.
“Menyatakan terdakwa Edhy Prabowo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dalam dakwaan alternatif pertama,” demikian bunyi amar putusan yang dikutip dari situs Direktori Putusan Mahkamah Agung (MA), Kamis.
Selain pidana penjara, Edhy diaruskan untuk membayar denda Rp400 juta yang dapat diganti pidana kurungan selama 6 bulan.
Edhy juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp9.687.447.219 dan USD77.000 dengan memperhitungkan uang yang telah dikembalikan.
Bila tidak membayar dalam waktu satu bulan sejak putusan inkrah, hartanya disita dan dirampas negara. Bila hartanya tidak cukup, diganti 3 tahun kurungan.
Tak hanya itu, majelis tingkat banding juga mencabut hak politik Edhy selama tiga tahun.
Baca Juga: Hakim Cabut Hak Politik Edhy Prabowo Selama 3 Tahun
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.