Ingatkan Para Menteri Jokowi agar Tak Sibuk Urus Pencapresan, Pengamat: PDI-P Waswas

JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menanggapi soal kritik yang disampaikan PDI Perjuangan atau PDI-P terkait menteri-menteri Jokowi yang sibuk dengan pemilihan presiden atau Pilpres 2024.

Diketahui, PDI-P meminta kepada menteri yang sibuk dengan pencalonannya dalam pemilihan presiden pada Pemilu 2024 agar fokus bekerja menyukseskan program-program presiden.

Baca Juga: PDIP Minta Menteri yang Sudah Fokus Jadi Capres untuk Mundur, Begini Tanggapan Gerindra

Menanggapi kritikan yang disampaikan PDI-P tersebut, Burhanuddin menilai
bahwa partai berlambang kepala banteng dengan moncong putih itu tengah khawatir atau waswas.

"Dalam konteks ini, kritik yang disampaikan secara normatif memang benar. Tetapi tidak hampa kepentingan politik, karena bagaimanapun PDIP wajar jika merasa waswas dengan adanya gerakan-gerakan," kata Burhanuddin kepada Kompas TV pada Rabu (10/11/2021).

Burhanuddin menuturkan, dengan adanya kritik dari PDIP, menunjukkan rivalitas di antara partai pendukung Jokowi makin menguat.

Hal ini, menurutnya, tidak terelakkan. Apalagi menjelang Pilpres 2024 mendatang, meskipun berada dalam satu kabinet, namun mempunyai kepentingan elektoral yang berbeda-beda.

Baca Juga: PDIP Ingatkan Menteri yang Berpotensi Jadi Capres atau Cawapres Tetap Fokus Pada Tugas

Di tengah kritik yang disampaikan PDIP tersebut, menurut Burhanuddin, para menteri yang memoles diri untuk bekal maju Pilpres 2024 sudah sepengetahuan Presiden Jokowi.

"Karena tidak mungkin menteri sebagai anak buah presiden melakukan suatu kinerja politik tanpa sepengetahuan tuannya," ucap Burhanuddin.

"Jadi memang pengakuan dari sekjen Gerindra ada benarnya. Jadi Presiden mempersilakan kepada para menterinya untuk memoles diri."

Adapun cara memoles diri terbaik bagi seorang menteri, kata dia, adalah dengan meningkatkan kinerjanya sebagai menteri atau anggota kabinet.

Baca Juga: PDIP Minta Menteri yang Mukanya Mejeng di ATM Bank Himbara Mundur agar Fokus ke Pilpres 2024

"Jadi yang untung tidak hanya menteri itu sendiri, tetapi juga Pak Jokowi," ujar Burhanuddin

Namun sebaliknya, kata dia, jika ada menteri yang sibuk memoles diri untuk Pilpres sehingga kinerjanya sebagai menteri jeblok atau buruk, maka menteri tersebut tak layak dipilih di Pilpres mendatang.

"Saya tidak khawatir menteri maju jadi capres lantas kinerja di kabinet memburuk. Kalau beneran buruk, bahwa menteri itu tidak layak dipilih sebagai pemimpin nasional (presiden)" kata Burhanuddin.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI-P Said Abdullah mengatakan, kinerja menteri yang sudah fokus dalam persiapan pemilihan presiden atau Pilpres 2024 nanti sudah hampir dipastikan akan menurun.

Baca Juga: Politikus PDIP Sebut Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Berpotensi Bikin Gaduh

Akibatnya, kata dia, program dan kebijakan untuk menyukseskan program Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan dikesampingkan atau ternomorduakan.

"Risikonya pilihan program dan kebijakan untuk menyukseskan program Presiden Joko Widodo akan ternomorduakan atau setidaknya rawan digunakan untuk kepentingan dia dalam pencapresan," kata Said Abdullah.

"Tentu ini sangat tidak elok dan, bila hal ini terjadi, sebaiknya Presiden segera mengganti menteri yang bersangkutan."

Senada dengan Said Abdullah, Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Arif Wibowo mengingatkan para menteri Kabinet Indonesia Maju untuk menghindari kegiatan yang sifatnya menyangkut pilpres maupun elektabilitas menyongsong 2024.

Baca Juga: Puan Acuhkan Interupsi Anggota DPR, PDIP: Pimpinan Rapat Berhak Menerima atau Tidak

“Jadi kalau ada menteri yang berpotensi untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden harus tetap fokus pada tugasnya sebagai menteri dan bawahan presiden,” ujar Arif.

“Dan memastikan semua kegiatan dan program presiden itu berjalan apalagi yang menjadi harapan rakyat di pemerintahan presiden Jokowi yang masih tersisa kurang lebih 3 tahun.”

Menurut Arif, Menteri Kabinet Indonesia Maju harus berkomiten kuat menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya hingga akhir masa pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

“Saya mengajak sekaligus mengimbau kepada kabinet pemerintah presiden Jokowi untuk berkomitmen kuat menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya sebagai menteri di kabinet,” kata Arif Wibowo.

Baca Juga: Megawati ke Kadernya: Kalau Tak Suka Lagi dengan PDI-P Silakan Mundur, Saya Capek Pecat-Pecat

“Untuk memastikan seluruh kebijakan presiden bisa dilaksanakan dengan maksimal dan mencapai sesuai target presiden dan harapan masyarakat.”