Diduga Terlibat Pelanggaran HAM, Kontras Kritik Penunjukan Andika Perkasa Jadi Calon Panglima TNI

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengkritik Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI.

Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti, menjelaskan alasan pihaknya mengkritik penunjukan menantu Hendropriyono itu sebagai calon pengganti Marsekal TNI Hadi Tjahjanto tersebut.

Baca Juga: Moeldoko Beberkan Tradisi Pergantian Panglima TNI: Darat, Laut, Darat, Udara, Nanti Darat Lagi

Menurutnya, penunjukan itu menguatkan indikasi bahwa Presiden Jokowi tidak berkomitmen penuh dalam pemajuan dan penuntasan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

“Hal ini semakin menandakan bahwa memang Jokowi tidak memiliki komitmen penuh terhadap pemajuan HAM dan penuntasan pelanggaran HAM khususnya pelanggaran HAM berat masa lalu,” kata Fatia dikutip dari Kompas.com, Sabtu (6/11/2021).

Sebab, Fatia menilai Jokowi masih mengangkat jenderal TNI yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM ke dalam lingkup pemerintahannya.

Baca Juga: Round-Up Berita: DPR Setuju Andika Perkasa Jadi Panglima TNI, Desakan Reshuffle, Nasib Sopir Vanessa

Adapun pelanggaran HAM yang dimaksud yaitu terkait beredarnya informasi dugaan keterkaitan Jenderal Andika Perkasa dalam pembunuhan tokoh Papua, Theiys Hiyo Eluay.

“Hal ini tentu saja menambah preseden buruk rekam jejak pemerintahan Jokowi dalam agenda hak asasi manusia," ujar Fatia.

Lebih lanjut, Fatia mengingatkan mengenai tantangan Panglima TNI yang baru, yakni untuk membenahi strategi internalnya terutama dalam menangani kasus di Papua.

Baca Juga: LBH: Jenderal Andika Perkasa Dipilih Jokowi karena Faktor Mertua

“Memperbaiki internal TNI, membentuk mekanisme korektif dan evaluatif dan menarik pasukan militer dari Papua,” jata Fatia.

Seperti diberitakan KOMPAS.TV sebelumnya, Presiden Jokowi menunjuk KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI untuk menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan pensiun pada 8 November 2021.

Komisi I DPR telah memberikan persetujuan atas pencalonan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon panglima TNI untuk menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.

Baca Juga: Persetujuan DPR atas Nominasi Andika Perkasa Jadi Panglima TNI Diberitakan Positif Media Dunia

Persetujuan diberikan dalam rapat internal Komisi I DPR yang digelar setelah uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap Andika, Sabtu (6/11).

Setelah menggelar fit and proper test, Andika mengaku terbuka atas kasus dugaan pelanggaran HAM yang disebut-sebut melibatkannya.

Mantan Danpaspamres itu juga mengaku tidak takut apabila kasus tersebut dibuka kembali.

Baca Juga: 14 LSM Tolak Jenderal Andika Perkasa jadi Panglima TNI, Usman Hamid: Butuh Rotasi Matra

"Saya benar-benar terbuka kalau memang ada dugaan atau apa, saya terbuka," kata Andika setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu (6/11).

"Monggo, enggak ada keraguan atau ketakutanlah," kata kepala staf TNI Angkatan Darat itu.

Baca Juga: DPR Setujui Jenderal Andika Perkasa jadi Panglima TNI, Ini 8 Program Kerja yang Dipaparkan