Survei Litbang Kompas: Harapan Panglima Baru, TNI Semakin Dekat dengan Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.TV - Hasil survei Litbang Kompas memperlihatkan bahwa harapan besar atas Panglima yang baru, yakni TNI semakin dekat dengan rakyat.

Hal ini seperti dilansir dari hasil survei Litbang Kompas pada periode 21-24 September 2021 yang meneliti soal tantangan TNI serta harapan masyarakat atas Panglima TNI yang baru.

Tercatat, sebanyak 59,3% responden berharap bahwa TNI semakin dekat dengan rakyat. Lalu, 17,7% berharap Panglima TNI dapat melakukan evaluasi manajemen personel terkait kesejahteraan prajurit.

Kemudian, 17,1% berharap Panglima baru dapat membawa TNI menjadi kekuatan militer terbaik di Asia. Sementara 2,3% menjawab lainnya dan 3,6% menjawab tidak tahu.

Baca Juga: Pernah Larang TNI Berada di TPS, Komisi I DPR: Kenetralan Calon Panglima TNI Andika Perkasa Teruji

Selain harapan, Litbang Kompas juga melakukan penelitian terkait tantangan TNI selain penanggulan pandemi Covid-19.

Dari hasil survei yang didapat, diperlihatkan sebanyak 36,1% responden menyatakan bahwa tantangan TNI, yaitu menjaga kedaulatan dan pertahanan perairan Indonesia dari kapal asing.

Lalu, 35,5% menyatakan ancaman keutuhan persatuan bangsa dan kelompok bersenjata. 12,7% menjawab tidak tahu dan terakhir 0,9% responden lainnya menyebut ancaman kedaulatan dari perang siber.

Kendati demikian, Peneliti Litbang Kompas, Dedy Afriyanto menjelaskan terkait tantangan Panglima TNI terdiri dari dua, yakni tantangan internal dan eksternal.

"Masalah publik dan papua itu eksternal hingga kedaulatan maritim. Sementara internal, meliputi kesejahteraan prajurit, kedisiplinan, dan alutsista ini adalah dua hal yang sangat erat dan kita perlu melihat bagaimana ke depannya pandangan masyarakat," jelas Dedy Afriyanto dalam program Sapa Indonesia Pagi, Jumat (5/11/2021).

Sementara itu, pihaknya menyebut bahwa ternyata isu elite soal kesejahteraan prajurit TNI berhasil menjadi perhatian publik.

Meskipun secara teknis, hal tersebut merupakan persoalan internal TNI yang penyelesaiannya perlu melibatkan lintas kementerian di pemerintah pusat.

"Betul (Kesejahteraan prajurit -red), ini menjadi perhatian publik. Seperti isu kesejahteraan juga menjadi perhatian publik selain menjadi isu elite di komisi 1 DPR RI," ujarnya.

Senada dengan peneliti Litbang Kompas, Anggota Komisi 1 DPR Syaifullah Tamliha menyebut isu kesejahteraan prajurit memang tidak bisa diputuskan sendiri oleh Panglima TNI.

Syaiful berharap, Panglima TNI baru dapat luwes terhadap seluruh kementerian, utamanya Kementerian Keuangan.

"Sementara isu kesejahteraan prajurit ini memang tidak bisa panglima sendiri yang memutuskan. Bahkan itu sudah menjadi komitmen semua panglima. Semoga Pak Andika cukup luwes dg seluruh kementrrian yg ada. utk meyakinkan menteri keuangan meningkatkan belanja prajurit," kata Syaiful dalam program yang sama.

Baca Juga: Andika Perkasa Akan Dicecar DPR soal 3 Masalah Ini Saat Uji Kelayakan dan Kepatutan Besok

Lebih lanjut, anggota Komisi 1 DPR RI ini menyatakan bahwa survei Litbang Kompas akan dijadikan referensi semua fraksi dalam fit and proper test Panglima TNI yang akan dilakukan Sabtu, 6 November 2021.

"Survei Litbang Kompas menjadi referensi semua fraksi untuk melakukan pendalaman visi misi panglima TNI terutama tadi isu papua, laut China selatan, dan kesejahteraan prajurit," kata dia.

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa resmi dipilih Presiden Jokowi menjadi calon tunggal Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan pensiun. 

Penunjukan Andika Perkasa diketahui dari surat presiden (surpres) yang diterima Ketua DPR RI Puan Maharani pada Rabu (3/11/2021).