Adapun diketahui, Bambang Beathor Suryadi pernah menjabat sebagai anggota DPR dari fraksi PDIP. Dia juga dikenal sebagai aktivis jaringan Pro Demokrasi (Prodem).
Dia saat ini merupakan anggota Dewan Penasihat Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) yang merupakan organisasi sayap PDIP.
Sebelumnya desakan agar Sofyan Djalil mundur sebagai Menteri ATR/Kepala BPN disampaikan politikus PDIP yang merupakan Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang.
Dia menjelaskan, alasan dirinya meminta Sofyan mundur adalah karena tak kunjung selesainya persoalan perebutan tanah antara pengusaha dan warga di Indonesia.
Baca Juga: Menteri ATR Sofyan Djalil Ungkap Ada Mafia Tanah Kabur ke Luar Negeri
Menurutnya, pemberian Hak Guna Usaha (HGU) serta Hak Guna Bangunan (HGB) kepada konglomerat oleh Kementerian ATR BPN kerap kali mengesampingkan hak hukum atas tanah masyarakat.
“Sebagai sosok pemimpin dan akademisi yang mumpuni sebaiknya mengundurkan diri dari kabinet Presiden Jokowi,” paparnya Kamis (21/10/2021).
Sementara itu, Juru Bicara Kementerian ATR /BPN Taufiqulhadi menyampaikan bahwa ada gerakan pro mafia tanah yang mencoba mengganggu Sofyan Djalil.
Dia menyebut para mafia tanah kalang kabut karena Sofyan Djalil telah membentuk Satgas Anti Mafia Tanah.
"Para mafia menjadi kalang kabut. Mereka mengerahkan segela kekuatan untuk menyerang balik Sofyan Djalil. Bahkan ada yang meminta mundur,” kata Staf Khusus dan Jubir Kementerian ATR/ BPN Teuku Taufiqulhadi dalam pesan elektronik yang diterima KompasTV, Kamis (21/10/2021).
Taufiqulhadi menyebut Sofyan Djalil membuat kemajuan sangat besar selama kepemimpinannya di Kementerian ATR/BPN.
Menurutnya kemajuan paling utama dan penting adalah upaya Sofyan Djalil mengejar para mafia tanah. Di dalam kepemimpinannya, Sofyan membentuk Satgas Antimafia Tanah.
“Ia membentuk Satgas Antimafia Tanah untuk pertama kali dalam sejarah kementerian ini. Dan ia bersumpah negara tidak boleh kalah dengan para mafia tanah,” paparnya.
Taufiqulhadi menyebut, dengan langkah Sofyan Djalil tersebut, kini publik menjadi tahu sepak terjang para mafia tanah. Hal ini membuat kalang kabut para mafia.
“Tangan-tangan pro mafia pun kini bergerak dengan kekuatan penuh dan mempersoalkan hal-hal yang tidak relevan dengan wewenang ATR/BPN atau menggugat sesuatu yang telah baik di ATR/BPN,” pungkasnya.
Baca Juga: Dirampas Haknya, Korban Mafia Tanah Indonesia Siap Adu Data Kepemilikan
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.