JAKARTA, KOMPAS.TV- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan, penilaian lamban untuk kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didasari oleh fakta.
Demikian Hasto Kristiyanto merespons pertanyaan KOMPAS TV melalui keterangan tertulisnya, Jumat (22/10/2021).
“Jadi yang saya sampaikan adalah fakta tentang kapasitas dan kualitas kepemimpinan,” tegasnya.
Hasto mengatakan, dalam kepemimpinan pemerintah SBY ada hal yang paling menyedihkan terjadi.
Yaitu, saat pemimpin partai berlambang mercy itu menyerahkan Blok Cepu ke tangan asing.
“Yang paling menyedihkan dari keputusan Presiden SBY adalah ketika menyerahkan Blok Cepu yang saat ini menjadi produsen minyak terbesar di tanah air ke tangan asing,” ujar Hasto.
Baca Juga: Hasto Siapkan Beasiswa Bagi Pembuat Kajian Akademis yang Bandingkan Jokowi dan SBY
“Hal tersebut bertentangan dengan janji kampanyenya.”
Hasto lebih lanjut juga mengkritisi soal bagaimana perilaku SBY untuk tujuan menggenggam kekuasaan.
Baginya, SBY mendapatkan kekuasaan dengan drama terzolimi berbeda dengan Jokowi yang melalui proses kaderisasi.
“Cara mendapatkan kekuasaan juga berbeda. Pak Jokowi melalui proses kaderisasi kepemimpinan, sementara Pak SBY melalui drama terzolimi,” ucapnya.
Hasto menuturkan apa yang disampaikannya soal SBY sudah ditempatkan secara obyektif. Dengan harapan bisa menjadi bagian dari Pendidikan politik untuk rakyat agar 2024 memilih pemimpin berdasarkan kualitas.
“Kesemua hal tersebut kami tempatkan secara obyektif sebagai bagian dari pendidikan politik untuk rakyat,” kata Hasto.
“Agar di dalam memilih pemimpin tahun 2024 yang akan datang benar-benar melihat kualitas kepemimpinan, rekam jejak dan juga tanggung jawab pemimpin bagi masa depan.”
Baca Juga: Pemerintah Era SBY Disebut Lamban Ambil Keputusan, Demokrat: Mungkin Hasto Hidup di Alam Mimpi
Hasto juga menekankan kepada masyarakat Indonesia, agar dalam memilih pemimpin bangsa jangan dilihat dari aspek pencitraannya.
Bicara soal kepemimpinan, Hasto sebelumnya juga mengatakan siap memberikan beasiswa untuk pihak yang melakukan kajian akademis membandingkan kepemimpinan Pak SBY dan Pak Jokowi dalam masa jabatan yang sama 10 tahun.
Tentunya, kajiannya dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif terhadap keberhasilan kedua presiden tersebut untuk rakyat.
“Dalam skala perbandingkan kuantitatif bisa mencakup jumlah jembatan, panjang jalan, jumlah pelabuhan laut, airport, pertambahan lahan pertanian dll,” kata Hasto.
“Sementara dalam prestasi menyelenggaralan pemilu ditinjau dari kategori demokratis dan tidak demokratisnya juga bisa dilakukan kajian.”
Seperti diberitakan KOMPAS TV sebelumnya, Partai Demokrat meradang setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto melontarkan celotehan yang nadanya menyindir kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Pemerintah era SBY dinilai oleh kader partai berlambang banteng moncong putih itu terlalu banyak menggelar rapat, tapi lamban dalam mengambil keputusan untuk menerbitkan kebijakan ketika negara sedang dilanda masalah.
"Kalau yang dimaksudkan Hasto adalah Pak SBY, bukan hanya salah alamat. Mungkin Hasto sebelum pemerintahan Pak Jokowi hanya hidup di alam mimpi, tak mengenal realita," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani kepada wartawan, Jumat (22/10).
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.