Hasto Siapkan Beasiswa Bagi Pembuat Kajian Akademis yang Bandingkan Jokowi dan SBY

 

JAKARTA, KOMPAS.TV- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Hasto Kristiyanto membantah berada di alam mimpi ketika menyebut Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) presiden yang lamban saat mengambil keputusan.

Hasto justru menantang, ada kajian untuk Jokowi dan SBY yang sama-sama memimpin dua periode atau 10 tahun.

Demikian Hasto Kristiyanto merespons pertanyaan KOMPAS TV melalui keterangan tertulisnya, Jumat (22/10/2021).

“Lho itu bisa dibuat kajian akademis,” ujar Hasto.

Hasto pun mengaku siap memberikan beasiswa untuk pihak yang melakukan kajian akademis membandingkan kepemimpinan Pak SBY dan Pak Jokowi dalam masa jabatan yang sama 10 tahun.

Tentunya, kajiannya dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif terhadap keberhasilan kedua presiden tersebut untuk rakyat.

Baca Juga: Pemerintah Era SBY Disebut Lamban Ambil Keputusan, Demokrat: Mungkin Hasto Hidup di Alam Mimpi

“Dalam skala perbandingkan kuantitatif bisa mencakup jumlah jembatan, panjang jalan, jumlah pelabuhan laut, airport, pertambahan lahan pertanian dll,” katanya.

“Sementara dalam prestasi menyelenggaralan pemilu ditinjau dari kategori demokratis dan tidak demokratisnya juga bisa dilakukan kajian.”

Sebelumnya, Hasto melontarkan celotehannya yang nadanya menyindir kepemimpinan SBY saat menjabat presiden.

Menurutnya, Pemerintah era SBY terlalu banyak menggelar rapat tetapi lamban mengambil keputusan dan kebijakan saat negara dilanda masalah.

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani pun angkat bicara soal penilaian Hasto Kristiyanto. Baginya, anggapan Hasto terhadap SBY salah alamat.

“Kalau yang dimaksudkan Hasto adalah Pak SBY, bukan hanya salah alamat. Mungkin Hasto sebelum pemerintahan Pak Jokowi hanya hidup di alam mimpi, tak mengenal realita,” kata Kamhar.

Baca Juga: PDIP Puji Kepimpinan Jokowi, Bandingkan dengan 10 Tahun SBY

Kamhar pun mengutip pernyataan dan penilaian Jusuf Kalla, bahwasanya SBY lebih terarah dan cepat dalam mengambil keputusan.

“Kalau zamannya Pak Jokowi, semua soal dirapatkan. Jadi dalam seminggu rapatnya bisa empat sampai lima kali,” ujarnya.

Tetapi wajar, kata Kamhar, sebab Jokowi tidak memiliki rekam jejak yang cukup mendukung untuk seperti SBY.

“Saat bertugas di militer pun Pak SBY memiliki pengalaman kepemimpinan yang komplit, mulai dari operasi militer, memimpin teritorial sebagai Danrem sampai Pangdam,” beber Kamhar.

“Bahkan berpengalaman memimpin tentara-tentara dari berbagai negara pada misi perdamaian PBB di Bosnia-Herzegovina.”

Bagi Kamhar, kemampuan SBY dalam mengambil keputusan secara cepat dan tepat tak perlu diragukan lagi.