Raih Piala Thomas hingga Pertumbuhan Ekonomi, Ini Prestasi Dua Tahun Jokowi Menurut Fadjroel Rachman

JAKARTA, KOMPAS. TV – Juru Bicara Presiden Fadjroel Rahman menyampaikan keterangan pers soal capaian dua tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua. Menurut Fadjroel, Presiden Jokowi terus mewujudkan transformasi progresif Indonesia.

Dalam keterangan pers tersebut, Fadjroel menyebut meski di masa pandemik, ada sejumlah prestasi internasional yang berhasil diraih Indonesia. Salah satunya adalah memenangi kejuaraan Piala Thomas 2020 beberapa waktu lalu.

“Di masa pandemi, prestasi internasional pun kita raih, Thomas Cup 2020 kembali ke pangkuan Indonesia setelah 19 tahun, juga presidensi G-20 negara perekonomian terbesar di dunia berada di tangan Indonesia,” ujarnya.

Fadjroel juga menyebut Presiden Jokowi konsisten memimpin proses transformasi progresif dalam koridor konstitusi, demokrasi dan ilmu pengetahuan.

Fondasi transformasi tersebut dimulai dari perubahan cara kerja pemerintahan. Salah satu bentuk perubahan cara kerja itu ditopang dengan penyederhanaan regulasi yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja pada 2 November 2020.

“Cara kerja baru Bangsa Indonesia juga diperkuat oleh organisasi kepemerintahan yang maju yaitu birokrasi yang tidak rumit, tidak koruptif, dan terintegrasi secara digital,” ungkapnya.

Baca Juga: Survei Dua Tahun Masa Jabatan Jokowi-Ma'ruf Amin, Tingkat Kepuasan Publik Menurun

Menurutnya Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan kebijakan penyederhanaan birokrasi sebagai upaya membentuk organisasi kepemerintahan maju. Selain menciptakan fondasi untuk transformasi, Presiden juga melaksanakan implementasi transformasi.

Fadjroel menyebut selama dua tahun pemerintahan, Presiden Jokowi menciptakan keseimbangan antara penanganan pandemi, kebijakan keberlanjutan pembangunan nasional, serta pengawalan keadilan, hukum dan HAM.

Langkah presiden antara lain dengan kebijakan penanganan pandemi yang difokuskan pada penyelamatan kesehatan dan daya tahan sosial ekonomi rakyat.

“Sehingga, Presiden Joko Widodo membentuk Satgas Covid-10 dan Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN),” ujarnya.

Strategi penanganan pandemi, katanya dimulai dengan strategi pembentukan pelayanan kesehatan, yaitu membangun sistem rumah sakit rujukan pasien Covid-19 nasional. Selain itu juga lewat sistem 3T (test, tracing, treatment), penjaminan ketersediaan obat dan perlengkapan medis, serta edukasi masif protokol kesehatan.

Baca Juga: Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Amin, KontraS Catat Demokrasi yang Menurun

Untuk penanganan ekonomi masyarakat di masa pandemi, maka diwujudkan pemerintah dalam bentuk insentif keringanan pajak, bantuan modal UMKM, bantuan sosial dengan berbagai skema, dan kartu prakerja.

Dia mengatakan kebijakan perlindungan terhadap WNI terdampak pandemi yang ada di luar negeri juga dijalankan secara simultan.

“Seperti penjemputan WNI dari Tiongkok, Jepang, dan fasilitasi kepulangan TKI dari beberapa negara,” terang Fadjroel.

Fadjroel menyebut Presiden Jokowi telah melakukan diplomasi internasional terkait pengadaan vaksin sejak pertengahan tahun 2020.

“Alhamdulillah, kerja keras ini menghasilkan pengadaan vaksin baik produk jadi dan bahan mentah sehingga Indonesia menjadi negara dengan vaksinasi tertinggi nomor 6 (enam) di dunia,” ungkapnya.

Baca Juga: Dua Tahun Pemerintahan Jokowi, Timbul Kekhawatiran "Politik Gentong Babi"

Bahkan menurut Fadjroel Penanganan pandemi Covid-19 Indonesia diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia pada September 2021.

“Hal ini dilihat dari keberhasilan memutus mata rantai persebaran virus Corona, vaksinasi dan perekonomian,” tukasnya.

Capaian di bidang ekonomi antara lain pada Triwulan kedua 2021 pertumbuhan mencapai 7,07%. Padahal di awal pandemi 2020 sempat terkontraksi sampai -5,32%.

Selain itu pada level sosial ekonomi mikro daya beli, geliat UMKM, dan ketahanan sosial masyarakat tetap terjaga.

“Tiga strategi penanganan pandemi Covid-19 yaitu, kesehatan, perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi khususnya UMKM menunjukkan hasil positif yang diakui masyarakat dunia,” jelas Fadjroel.

Selama dua tahun ini, sambung Fadjroel, presiden terus melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan tol, jembatan, bendungan, embung dan lain-lain agar tercipta keterhubungan antardaerah.

Sedangkan pembangunan SDM diwujudkan dalam kebijakan merdeka belajar, digitalisasi pendidikan, beasiswa semua level pendidikan, dan peningkatan gizi anak-anak Indonesia.

Terkait kebijakan keadilan, hukum dan HAM telah menjadi bagian penting dari implementasi transformasi progresif.

Dia menyebut presiden melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi HAM, juga hak konstitusional untuk melakukan kritik (secara lisan dan tertulis).

Presiden Jokowi, melanjutkan program sertifikat tanah gratis untuk rakyat tidak mampu dengan total capaian 32,9 juta sertifikat per Mei 2021.

“Penanganan mafia pertanahan, penyelesaian konflik agraria, upaya penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu dalam proses juga pembaharuan KUHP, penyelesaian kasus BLBI, dan Rencana Aksi Nasional HAM melalui Perpres No 53 Tahun 2021,” katanya dalam keterangan pers tersebut.

Keadilan juga ditandai oleh pelaksanaan PON XX Papua sehingga Indonesia bagian timur khususnya rakyat Papua memiliki kesempatan terhadap akses fasilitas olahraga berkualitas

Terakhir, Fadjroel menyatakan transformasi progresif juga akan ditandai dengan pemindahan ibu kota negara ke Penajam Paser Utara Kalimantan Timur.