Indef Dorong Pemerintah Lanjutkan Pemberian Bansos dan Bantuan untuk UMKM

JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktur Eksekutif Institute of Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad meminta pemerintah tetap memberikan jaminan sosial atau bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat saat pandemi Covid-19 telah berubah menjadi endemi.

Hal ini perlu menjadi bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Tauhid mengatakan, program PEN ini bisa tetap berjalan dengan anggaran lebih kecil.

"Program PEN harus tetap dilanjutkan dengan porsi menyesuaikan, mungkin dengan nilai lebih kecil," kata Tauhid di Jakarta, Selasa (19/10/2021), dikutip dari Antara.

Masyarakat menengah ke bawah masih memerlukan bantuan dari pemerintah melalui program bansos yang terus berlanjut.

Baca Juga: Mantan Menkeu Usul Pemerintah Beri Bansos Rp1,5 Juta per Keluarga, Anggarannya Tersedia

“Jaminan sosial atau bantuan sosial harus tetap ada, termasuk dukungan program untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) tetap perlu. Jadi kalau kondisi nanti kembali memburuk, kita sudah menganggarkan untuk program-program seperti itu,” ujar Tauhid.

Lebih jauh, Tauhid menilai pemerintah lewat beberapa kementerian dan lembaga perlu mengintegrasikan program-program bansos yang begitu banyak.

"Perlu dijadikan sistem jaminan sosial terpadu yang terintegrasi antara kementerian dan lembaga dengan pendataan yang lebih baik dan tepat sasaran," ujar Tauhid.

Selanjutnya, UMKM juga mesti terus diberikan bantuan baik melalui kebijakan fiskal maupun nonfiskal. 

Misalnya, industri kesehatan dalam negeri yang memerlukan penguatan karena bahan baku industri masih mengandalkan impor.

"Karena sebagian besar, vaksin misalnya, bahan bakunya diimpor. Justru industri berbasis produk kesehatan, termasuk peralatannya, harusnya bisa dikembangkan sehingga apabila ada virus baru masuk, industri kesehatan akan lebih siap," beber Tauhid.

Selanjutnya, Tauhid menyebut, pemerintah perlu menarik banyak investasi masuk ke dalam negeri agar perekonomian cepat pulih, baik berupa investasi langsung maupun percepatan penyaluran anggaran pemerintah untuk program-program infrastruktur padat karya.

Ia mengatakan, hal ini agar tercipta banyak lapangan kerja untuk masyarakat menengah ke bawah yang kehilangan pekerjaan selama Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Baca Juga: Atasi Kemiskinan Ekstrem, Wapres Sebut 5 Kabupaten di Jateng Dapat Tambahan Bansos

Pandemi Menjadi Endemi

Meski begitu, pandemi Covid-19 tidak dapat menjadi endemi, bila Indonesia tidak bekerja sama dengan negara-negara lain.

“Pandemi menjadi endemi itu ketika bukan hanya Indonesia saja yang kasus positifnya turun drastis, tapi juga di negara-negara lain,” jelas Tauhid.

Pasalnya, varian baru Covid-19 masih berpotensi dibawa ke Indonesia dari luar negeri, baik melalui bandar udara maupun pelabuhan internasional. Karena itu, Indonesia perlu bantuan negara lain untuk bersama-sama menghentikan penyebaran virus Covid-19.

“Karena kemungkinan, kalau jalur penerbangan internasional sudah mulai dibuka, pelabuhan barang maupun orang terbuka, varian baru itu kan sulit dideteksi. Karena pengalaman kita, dua tempat itu yang seringkali ‘jebol’ ketika ada varian baru,” ujar Tauhid.

Selama Covid-19 masih menyebar luas, Tauhid yakin pemerintah akan terus memberlakukan PPKM, meski levelnya perlahan-lahan diturunkan. Akibatnya, pemulihan ekonomi berjalan lebih lambat.

Baca Juga: Sulit Dapat Pekerjaan, Angka Pengangguran Terbuka Usia Muda Meningkat di Tengah Pandemi