Pemerintah Belum Bisa Memastikan Waktu Pemberangkatan Jamaah Umrah

JAKARTA, KOMPAS.TV - Meski Pemerintah Arab Saudi sudah memberi sinyal kepada Indonesia soal kesempatan umrah, tapi pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama, belum bisa memastikan waktu dan tanggal pemberangkatannya.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief mengatakan, sinyal dari pemerintah Arab Saudi itu masih harus ditindaklanjuti lebih jauh. Beberapa persiapan harus dilakukan, termasuk penentuan protokol kesehatan dan tahap-tahap lainnya.

"Kita baru mendapatkan informasi awal terkait dengan pelaksanaan umrah, tapi di situ ada beberapa klausul yang masih didalami oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi," terang Latief dalam Sapa Indonesia Pagi KOMPAS.TV, Senin (11/10/2021).

Klausul yang dimaksud Latief adalah mengenai persyaratan dan masa karantina calon jamaah umrah.

"Persyaratan khususnya seperti apa, siapa yang harus menjalani itu, dan apa apa yang harus dipenuhi di persyaratan itu, masih banyak aspek yang harus dipersiapkan," terang Latief.

Kendati begitu, pihak Latief sudah mulai melakukan rapat koordinasi soal persiapan pemberangkatan jamaah umrah Indonesia dengan tiga kemeterian terkait: Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri dan Kemeterian Agama.

Latief juga mengaku timnya sudah menyusun protokol kesehatan, bahkan mengusahan sebuah sistem yang bisa menjamin 'zero' kasus saat pemberangkatan sampai jamaah kembali ke Tanah Air.

Baca Juga: Pemerintah Arab Saudi Izinkan Ibadah Umrah Bagi Jemaah Indonesia

Di samping itu, lanjut Latief, petugas Indonesia yang ada di Arab Saudi juga akan selalu mencari dan meng-update mengenai syarat-syarat dan ketentuan jamaah masuk ke tanah suci.

Melihat berbagai aspek yang harus dipersiapkan dan dipertimbangkan secara matang, Latief belum bisa menyebut tanggal dan waktu pasti pemberangkatan jamaah umrah Indonesia.

Ia hanya mengatakan, ketika prokes dan ketentuannya sudah rampung akhir bulan ini, mungkin sudah bisa disosialisasikan kepada calon jamaah, "kira-kira 3 minggu sampai 1 bulan," kata dia.

"Meskipun, kita belum bisa memastikan kapan berangkatnya," timpal Latief lagi.

Latief menambahkan, bahwa semua persiapak tersebut digodok matang demi kenyamanan dan kekhusyukan para jamaah dalam menjalankan ibadah.

Baca Juga: Pintu Umrah Dibuka untuk Indonesia, Tapi Syarat-syarat Ini Harus Terpenuhi

Sementara itu, Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah RI (AMPHURI) Firman M Nur juga membenarkan bahwa memang harus ada standarisasi atau protokol kesehatan demi menjami kenyamanan jamaah.

Firman sendiri menyoroti soal sikronisasi standar PCR di Indonesia dan Arab Saudi. Ia khawtir, jika hal itu tidak dikomunikasin secara baik oleh pemerintah, maka akan berdampak pada kelancaran jamaah.

Kehawatiran Firman itu berdasar pada pengalamannya saat awal-awal pendemi dimana test PCR Indonesia ternyata tidak berlaku atau tidak sesuai dengan yang di Arab Saudi, kata Firman.

Pad problem lain, Firman berharap standar atau protokol yang ditetepkan pemerintah nantinya tidak malah menambah biaya para jamaah.

"Kita tahu bahwa yang akan berangkat ini adalah jamaah yang tertunda dan sudah melunasi biaya, jangan sampai dengan segala prosedur yang ada ini malah menambah biaya jamaah," kata dia dalam kesempatan sama.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi kembali mengizinkan jemaah Indonesia melaksanakan umrah sesuai perkembangan situasi pandemi di tanah air. Hal itu disampaikan melalui nota diplomatik Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta pada Jumat (8/10/2021) kemarin.

“Kedutaan telah menerima informasi dari pihak berkompeten di Kerajaan Saudi Arabia perihal pengaturan dimulainya kembali pelaksanaan umroh bagi jemaah umrah Indonesia,” tulis keterangan pers dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sabtu (9/10/2021).

Menurut Menlu Retno, pembukaan kembali umrah untuk jemaah Indonesia ini usai pembahasan lama Kemenlu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dengan Pemerintah Arab Saudi.

Pembicaraan ini salah satunya terjadi di sela-sela pelaksanaan Sidang Majelis Umum ke-76 PBB di New York. 

“Kedua pihak dalam tahap akhir pembahasan mengenai pertukaran link teknis dengan Indonesia yang menjelaskan informasi para pengunjung berkaitan dengan vaksin dan akan memfasilitasi proses masuknya jamaah,” kata Menlu Retno.

Baca Juga: Umrah Arab Saudi Dibuka Untuk Indonesia, Begini Respons Menlu