Ini Poin Kritis LaporCovid-19 Soal Porsi Keterlibatan TNI Polri dalam Penanganan Pandemi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Organisasi Laporcovid-19 meminta agar porsi TNI dan Polri dalam penanganan Covid-19 dapat dikaji ulang.

Relawan LaporCovid Firdaus Ferdiansyah menjelaskan pandemi Covid-19 adalah krisis kesehatan masyarakat sehingga leading sector atau pihak yang memimpin pengendaliannya harus di bawah otoritas kesehatan.

Firdaus menegaskan laporcovid-19 tidak mempermasalahkan jika TNI-Polri ikut membantu dalam penanganan pandemi, namun dalam menjalankannya harus sesuai dengan porsi serta tugas pokok dan fungsi TNI-Polri.

Semisal, TNI dan Polri seharusnya tidak terlalu dalam terlibat dalam bidang farmasi dengan ikut mengembangkan obat Covid-19 yang akhirnya tidak mendapat izin dari BPOM.

Baca Juga: LaporCovid-19 Temukan Sejumlah Pelanggaran Terkait Vaksinasi

Kemudian menggerahkan mobil tes PCR yang diragukan akurasinya. Mobil tes PCR dilakukan oleh TNI AD dan BIN yang bukan bagian dari otoritas kesehatan.

Selain itu, pelibatan TNI-Polri dalam tracing yang belum menunjukkan efektivitas menekan orang yang kontak erat dengan pasien Covid-19. 

Hal ini dapat dilihat dari data jumlah pengujian belum ada peningkatan sejak TNI-Polri ikut serta melakukan penelusuran kontak erat.

"Laporcovid-19 bukan meminta meniadakan atau melarang eksistensi TNI Polri dalam penanganan pandemi. Poin kritis yang coba kami sampaikan bagaimana ketidaksesuaian kewenangan TNI Polri di lapangan untuk menangani pandemi," ujar Firdaus di Program KOMPAS Petang di KOMPAS TV, Kamis (7/10/2021).

Baca Juga: LaporCovid19: Hak Atas Kesehatan Harus Setara

Firdaus menambahkan  selain itu, sanksi pelanggar protokol kesehatan disertai sanksi fisik yang dilakukan TNI maupun Polri seperti memaksa orang untuk tidur di peti mati.

Kemudian push-up, penggunaan meriam air untuk membubarkan massa, hingga penganiayaan tidak berbanding lurus dengan tingkat kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan.

Di sisi lain, program vaksinasi yang dilakukan TNI maupun Polri membuat jatah vaksin di Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan terdekat dengan warga berkurang. 

Baca Juga: LaporCovid-19: Penyuntikan Booster untuk Non-nakes adalah Keserakahan dan Contoh Buruk

Menurut Firdaus, program vaksinasi TNI Polri cenderung mengabaikan kelompok priorias, walaupun dengan adanya program vaksinasi TNI-Polri mempercepat orang yang mendapat vaksin. 

"Laporan kami banyak warga kesulitan ke sentra vaksin yang ada di kota, sehingga warga sangat mengandalkan Puskesmas, apalagi mereka yang tinggal di desa lebih dekat dengan puskesmas. Namun ketersediaan vaksin di Puskesmas terbatas karena dialokasi ke sentra vaksinasi, baik TNI-Polri atau ornganisasi lain," ujar Firdaus.

Masukan lebih baik

Di kesempatan yang sama Chairman JDN Indonesia Andi Khomeini menilai poin yang disampaikan laporcovid-19 dapapt menjadi masukan agar penanganan pandemi dapat menjadi lebih baik.

Andi juga berharap masukan yang diberikan dapat didengar dan tidak hal yang berujung pada pencemaran nama baik atau merendahkan institusi tertentu.

Baca Juga: Koarmada II TNI AL Serbu Vaksin untuk 8000 Santri

Namun Andi juga mengingatkan peran TNI-Polri dalam penanganan pandemi Covid-19 sangat besar, sama seperti relawan dan masyarakat yang ikut membantu.

Seperti peran TNI-Polri dalam pelacakan kontak erat. Menurut Andi jika tidak ada bantuan dari TNI-Polri maka proses tracing akan lebih buruk lagi.

Andi menjelaskan bisa dibayangkan jika petugas kesehatan di Puskesmas, harus mendapat tugas yang berlipat ganda. 

Mulai dari penanganan pasien, mempersiapkan vaksin, memberi edukasi kepada masyarkat untuk menjalanka protokol kesehatan hingga melakukan kontak erat. 

Baca Juga: TNI Diminta Terus Bantu Penanganan Pandemi

Dengan adanya bantuan TNI-Polri, beban kerja dari tenaga kesehatan dapat berkurang.

"Kalau tidak ada peran TNI Polri mungkin tracing itu bakal lebih gagap lagi kita lakukan," ujarnya.

Begitu juga dengan program vaksinasi. Dengan adanya bantuan dari berbagai sektor, tingkat kecepatan vaksinasi menjadi lebih baik jika dibandingkan dengan pelayanan vaksin yang hanya dibuka di fasilitas kesehatan.

Bantuan vaksinasi dari berbagai sektor ini juga membuat, kewajiban Puskesmas dalam memberikan imunisasi kepada masyarakat seperti TBC, Polio dapat berjalan karena beban kerja mempersiapkan vaksin sudah teralihkan ke sentra vaksin.

Baca Juga: Bhabinkamtibmas Antar Jemput Warga untuk Vaksin

Namun Andi kembali mengingatkan kecepatan vaksin bukan menjadi satu-satunya terget yang ingin dicapai. Efektivitas dan prioritas masyarakat yang mendapat vaksin juga harus mendapat perhatian.

"Kami bersukur dapat bantuan, tapi problemnya bukan hanya cepat tetapi bagaimana menjaga tetap tepat. Karena sebuah proses vaksinasi itu tidak hanya menyuntikkan, ada screening dan pemantauan setelah vaksin. Itu memang PR bersama, PR besar," ujar Andi.