Ini Poin Kritis LaporCovid-19 Soal Porsi Keterlibatan TNI Polri dalam Penanganan Pandemi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Organisasi Laporcovid-19 meminta agar porsi TNI dan Polri dalam penanganan Covid-19 dapat dikaji ulang.

Relawan LaporCovid Firdaus Ferdiansyah menjelaskan pandemi Covid-19 adalah krisis kesehatan masyarakat sehingga leading sector atau pihak yang memimpin pengendaliannya harus di bawah otoritas kesehatan.

Firdaus menegaskan laporcovid-19 tidak mempermasalahkan jika TNI-Polri ikut membantu dalam penanganan pandemi, namun dalam menjalankannya harus sesuai dengan porsi serta tugas pokok dan fungsi TNI-Polri.

Semisal, TNI dan Polri seharusnya tidak terlalu dalam terlibat dalam bidang farmasi dengan ikut mengembangkan obat Covid-19 yang akhirnya tidak mendapat izin dari BPOM.

Baca Juga: LaporCovid-19 Temukan Sejumlah Pelanggaran Terkait Vaksinasi

Kemudian menggerahkan mobil tes PCR yang diragukan akurasinya. Mobil tes PCR dilakukan oleh TNI AD dan BIN yang bukan bagian dari otoritas kesehatan.

Selain itu, pelibatan TNI-Polri dalam tracing yang belum menunjukkan efektivitas menekan orang yang kontak erat dengan pasien Covid-19. 

Hal ini dapat dilihat dari data jumlah pengujian belum ada peningkatan sejak TNI-Polri ikut serta melakukan penelusuran kontak erat.

"Laporcovid-19 bukan meminta meniadakan atau melarang eksistensi TNI Polri dalam penanganan pandemi. Poin kritis yang coba kami sampaikan bagaimana ketidaksesuaian kewenangan TNI Polri di lapangan untuk menangani pandemi," ujar Firdaus di Program KOMPAS Petang di KOMPAS TV, Kamis (7/10/2021).

Baca Juga: LaporCovid19: Hak Atas Kesehatan Harus Setara

Firdaus menambahkan  selain itu, sanksi pelanggar protokol kesehatan disertai sanksi fisik yang dilakukan TNI maupun Polri seperti memaksa orang untuk tidur di peti mati.

Kemudian push-up, penggunaan meriam air untuk membubarkan massa, hingga penganiayaan tidak berbanding lurus dengan tingkat kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan.

Di sisi lain, program vaksinasi yang dilakukan TNI maupun Polri membuat jatah vaksin di Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan terdekat dengan warga berkurang. 

Baca Juga: LaporCovid-19: Penyuntikan Booster untuk Non-nakes adalah Keserakahan dan Contoh Buruk

Menurut Firdaus, program vaksinasi TNI Polri cenderung mengabaikan kelompok priorias, walaupun dengan adanya program vaksinasi TNI-Polri mempercepat orang yang mendapat vaksin.