JAKARTA, KOMPAS.TV - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjawab sejumlah tudingan mengenai kebijakan diskriminatif dan radikalisme dalam Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinannya.
Anies meminta ditunjukkan bukti dari tudingan-tudingan itu.
Baca Juga: Anies Rilis Kepgub PPKM Level 3 Jakarta, Pusat Kebugaran Sudah Dibuka
Menurut Anies, tudingan diskriminatif dan radikalisme yang digaungkan di media sosial dalam empat tahun jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, tidak disertai bukti.
"Ini sekarang bulan ini (saya) sudah 4 tahun (menjabat Gubernur DKI Jakarta)," kata Anies dalam acara Workshop Nasional DPP PAN yang ditayangkan di kanal YouTube PAN TV, Senin (4/10/2021).
"Jawabannya begini, tolong tunjukkan bukti, mana yang radikal dari Gubernur DKI, tolong tunjukkan kebijakan yang diskriminatif dari Gubernur DKI."
Baca Juga: Anggota DPRD DKI Sesalkan Anies Pilih ke Bali Ketimbang Hadiri Rapat Paripurna
Anies mengungkapkan, isu mengenai gubernur radikal dan ekstremis selalu ditanyakan oleh media-media internasional kepadanya.
Namun, Anies memilih untuk tidak menjawab. Karena itu, dirinya menutup wawancara media internasional apabila menyangkut isu radikalisme.
Anies menilai, isu yang menyangkut radikalisme tidak perlu dijawab. DIa menganggap media internasional tidak benar-benar mengetahui isunya secara detail.
Baca Juga: Wagub DKI Benarkan Anies Surati Bloomberg soal Kampanye Anti-Rokok, tapi Bantah Tuduhan Minta Dana
"Saya tidak memberikan wawancara internasional sampai 3,5 tahun," ujar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
"Karena media internasional tidak tahu isu detail, taunya isu global dan itu adanya ekstremisme, radikalisme, konflik antar-agama."
Anies mengatakan, isu mengenai diskriminasi, radikalisme, dan ekstremisme akan terjawab dengan sendirinya seiring berjalannya waktu.
Baca Juga: Wagub DKI Jakarta Tepis Dugaan soal Anies Berkirim Surat kepada Bloomberg Philanthropis Demi Dana
"Lalu Jakarta kalau diomongin selalu konteksnya seperti itu, jadi saya tidak mau jawab tudingan soal gubernur radikal, gubernur ekstrem, kenapa? Karena cukup dijawabnya dengan perjalanan waktu," ujar dia.
Anies mengatakan, isu radikalisme dan intoleran sudah dijawab melalui kebijakan bantuan operasional tempat ibadah tanpa memandang agama apa pun.
"Di Jakarta ini sekarang ada namanya BOTI, biaya operasional tempat ibadah, semua tempat ibadah mendapatkan Rp 1 juta biaya operasional per bulan di seluruh Jakarta," ujar Anies.
Baca Juga: Tuding Formula E Rugikan Triliunan Rupiah, Relawan Bala Anies Sebut Giring Cacat Data dan Logika
Sumber : Kompas.com
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.