Round-Up Sorotan Berita: Pernyataan Pandemi Jokowi, Pigai Dilaporkan, dan Bursa Calon Panglima TNI

SOLO, KOMPAS.TV - Sejumlah berita menjadi sorotan sepanjang hari kemarin, Selasa (5/10/2021).

Berita diawali dari pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia dalam upacara peringatan HUT ke-76 Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Kemudian dugaan kicauan bernada rasis mantan Komisioner Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang menyebut nama Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, resmi dilaporkan ke pihak kepolisian.

Laporan itu dibuat oleh Ketua Umum BaraNusa Adi Kurniawan yang menyebut Natalius Pigai kelewat batas dan menduga melakukan tindakan pidana penghinaan, ujaran kebencian atau hate speech.

Terakhir terkait Panglima TNI yang baru. Penasihat Kantor Staf Presiden (KSP) Andi Widjayanto, Selasa (5/10) memberikan membeberkan empat poin pertimbangan untuk memilih Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto.

Berikut rangkuman berita yang menjadi sorotan Kompas TV, Selasa (5/10).

Presiden Jokowi ibaratkan penanganan pandemi Covid-19 seperti perang yang berlarut

Dalam pidato yang disampaikan pada peringatan HUT ke-76 TNI di Istana Kepresidenan, Presiden Joko Widodo mengibaratkan penanganan pandemi Covid-19 seperti perang yang berlarut-larut dan hingga kini masih berlangsung.

"Sampai dengan hari ini kita masih berada dalam bayang-bayang pandemi Covid-19. Bila diibaratkan sebagai perang, melawan virus Covid-19 saat ini seperti dalam perang yang berlarut-larut," jelas Jokowi.

Presiden melanjutkan, TNI berperan besar dalam keberhasilan Indonesia dalam perang melawan pandemi ini.

 "TNI yang selalu menunjukkan profesionalisme dalam setiap penugasan, kemampuan perorangan, kemampuan satuan, pemanfaatan iptek, termasuk alutsista telah digunakan dan dikerahkan dalam menunaikan setiap tugas yang diberikan," lanjut Jokowi.

Natalius Pigai buka suara terkait pelaporan dirinya ke Bareskrim Polri

Mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai berharap polisi dapat bersikap profesional dan adil dalam menanggapi laporan terhadap dirinya.

Pigai dilaporkan oleh Ketua Umum BaraNusa Adi Kurniawan, Senin (4/10) ke Bareskrim Polri. Laporan itu terdaftar dengan Nomor STTL/388/X/2021/Bareskrim.

"Saya kritik penguasa atau pejabat negara. Kita sebagai aktivis pengawal tujuan bernegara. Tidak ada yang salah dengan twit saya," ujar Pigai.

Untuk diketahui Pigai mencuit. "Jangan percaya orang Jawa Tengah Jokowi & Ganjar. Mereka merampok kekayaan kita, mereka bunuh rakyat papua, injak-injak harga diri bangsa Papua dengan kata-kata rendahan Rasis, monyet & sampah. Kami bukan rendahan. kita lawan ketidakadilan sampai titik darah penghabisan. Saya Penentang Ketidakadilan)".

Pigai mengakui cuitan itu diarahkan secara khusus kepada Presiden Jokowi dan Ganjar Pranowo. Dia melanjutkan dirinya mengkritik Presiden Jokowi dan Ganjar Pranowo dalam kapasistasnya sebagai pejabat negara.

"Saya kritik penguasa atau pejabat negara. Kita sebagai aktivis pengawal tujuan bernegara. Tidak ada yang salah dengan twit saya," ucapnya.

Terkait ujaran rasis, Pigai mengatakan Jawa Tengah yang ia sebut lebih ke wilayah administratif.

"Mana rasis? Rasis itu suku. Jawa Tengah itu nama provinsi, wilayah administratif, bukan suku. Yang tinggal di Provinsi Jawa Tengah itu hampir semua suku, termasuk Papua, Bali, Sumatera, sehingga tidak bisa dikatakan suku," jelasnya.

KSP beberkan empat poin pertimbangan untuk pilih Panglima TNI

Penasihat Kantor Staf Presiden (KSP) Andi Widjayanto mengungkapkan arahan Presiden Joko Widodo terkait pemilihan Panglima TNI anyar.

Arahan yang terdiri dari empat poin pertimbangan untuk memilih Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto adalah pertama mempersiapkan diri dari ancaman yang kompleks, termasuk pandemi Covid-19.

Kedua, Presiden Jokowi akan memilih Panglima TNI yang bisa melakukan transformasi pertahanan.

“Transformasi pertahanan itu bisa 25 sampai 30 tahun ke depan. Jadi, kerangka strategi konseptual jangka panjang yang perlu disiapkan bersama Presiden, Menteri Pertahanan, dan Panglima TNI yang baru,” jelas Andi dikutip dari Kompas TV.

Ketiga bersama sosok Panglima TNI yang baru, Jokowi akan berinvestasi terkait pembangunan pertahanan.

“Dalam melakukan transformasi pertahanan, belanja pertahanan itu menjadi investasi. Terakhir yang ditugaskan Presiden tentang menjaga pilar-pilar strategi pertahanan Indonesia, seperti pertahanan berlapis, pertahanan dalam perang,” lanjut Andi.

Terakhir Presiden Jokowi tengah mencari Panglima TNI yang cakap dalam memimpin operasi militer dan memiliki pandangan jauh ke depan.

“Yang dibutuhkan Presiden adalah perpaduan sosok panglima yang bisa menjalankan operasi militer sekaligus memiliki visi bersama Presiden dan Menhan membangun kekuatan pertahanan jauh ke depan,” jelas Andi.