Pemerintah Tak Boleh Lengah, NU Ingatkan Lonjakan Covid-19 Bisa Terjadi Akhir 2021

Said Aqil menambahkan, pandemi hanya bisa diatasi dengan sinergi dan kerja sama Pemerintah dan masyarakat. Masyarakat displin prokes, sementara Pemerintah menggalakkan vaksinasi dan memperbaiki ekosistem kesehatan.

"Pemerintah perlu membatasi akses masuk bagi tenaga kerja asing, sampai situasi pandemi terkendali. Di sisi lain, masyarakat tidak boleh euforia dengan berbagai pelonggaran kegiatan masyarakat. Kita semua harus waspada terkait potensi datangnya gelombang ketiga," Said mengingatkan.

Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun ini diselenggarakan dengan protokol kesehatan ketat dan berbagai pembatasan. Seluruh peserta dari tiap provinsi di Indonesia diwajibkan membawa bukti sertfikat vaksinasi dan telah menjalani tes usap antigen sebelum masuk ruang acara.

"Meski situasi saat ini cenderung melandai di tengah gencarnya ikhtiar Pemerintah melakukan vaksinasi, kita tidak boleh lengah dan abai," ujar Said.

Setelah sempat ditunda, Said bersyukur Munas-Konbes NU akhirnya bisa digelar meski dengan jumlah peserta terbatas sekadar sebagai forum internal, dengan peserta terbatas, tanpa mengundang pihak eksternal. "Ini dilakukan untuk menyempurnakan ikhtiar kita dalam rangka memutus rantai penularan," ucapnya.

Munas-Konbes NU 2021 sebagai forum tertinggi kedua setelah Muktamar NU akan membahas dan memberikan berbagai rekomendasi penyelesaian persoalan kepada pemerintah pada setiap bidang.

Baca Juga: Ketum PBNU: NU Kehilangan Ratusan Ulama akibat Covid-19, Kerugian Besar bagi Umat Islam

Bidang-bidang yang menjadi pembahasan antara lain adalah tentang kesehatan, polhukam (politik, hukum, dan keamanan), pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat (kesra). Pembahasan tersebut akan menghasilkan sejumlah butir rekomendasi dari setiap bidang dan ditujukan kepada pemerintah.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin turut hadir dan memberi sambutan secara daring dalam upacara pembukaan di hadapan sekitar 250 peserta yang terdiri jajaran pengurus PBNU beserta badan otonomnya, serta utusan PWNU dari berbagai provinsi di Indonesia.

Ma'ruf mengapresiasi penyelenggaraan forum permusyawaratan nasional ini dan berharap menghasilkan sejumlah masukan berharga bagi pemerintah dan masyarakat secara umum.