Bakamla akan Sampaikan Konsep Strategi Atasi Polemik Perairan Natuna ke Kementerian Pertahanan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) Laksdya TNI Aan Kurnia menyebut pihaknya akan bertemu dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) pekan depan terkait konsep strategi untuk atasi persoalan di Perairan Natuna Utara.

Kepala Bakamla menyatakan ada tiga konsep strategi yang akan disampaikan. Adapun konsep tersebut, kata Aan pernah disampaikan juga kepada Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam).

"Rencananya, hal serupa kembali akan kami sampaikan kepada Kementerian Pertahanan (Kemenhan) pekan depan," kata Aan kepada Kompas TV, Minggu (19/9/2021).

Lebih lanjut Aan menyebutkan tiga konsep strategi tersebut, yaitu konsep strategi Nelayan Nasional Indonesia (NNI), perlu adanya keterlibatan pihak lain seperti akademisi dan ekonom terkait pemanfaatan landas kontinen, dan keterlibatan diplomasi.

Menurut Aan, konsep NNI ditawarkan untuk memperkuat nelayan di Perairan Natuna Utara dengan membekali bela negara.

"Jadi (Konsep NNI) bukan hanya sekedar nelayan yang hadir di sana, tapi nelayan yang sudah dibekali bela negara," kata Kepala Bakamla.

Baca Juga: Minim Alutsista untuk Amankan Laut Natuna Utara: Butuh 8 KRI, TNI AL Hanya Punya 5 Kapal Perang

Selain itu, nantinya nelayan akan ikut andil menjaga wilayah dengan memberi laporan. Adapun nelayan yang tergabung dalam NNI nantinya akan diberi gaji.

"Kalau perlu diberi semacam gaji. Dia tidak berpikir profit oriented, tapi dia hadir di daerah yang masih grey zone (zona abu-abu) sama seperti China, Vietnam, dll," lanjutnya.

Zona abu-abu, yakni ruang di antara perdamaian dan perang di mana aktor negara dan non-negara terlibat dalam kompetisi.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksda S Irawan menyampaikan empat poin peta jalan atau roadmap mengenai penguatan kelembagaan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/9/2021).

Sementara itu, Kabag Humas dan Protokol Bakamla RI Kolonel Bakamla Wisnu Pramandita menjelaskan, empat poin roadmap tersebut meliputi aspek legislasi, kebijakan dan strategi, sarana dan prasarana serta kebutuhan anggaran Bakamla.

"Bakamla saat ini tengah mendorong peranannya dalam menyinergikan patroli dan sistem informasi maritim sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan," ujar Wisnu, dalam keterangan tertulis, Selasa (14/9/2021).

Untuk mewujudkannya, Bakamla menyusun roadmap pengembangan kekuatan dan kemampuan Bakamla sebagai acuan kebijakan dan strategi penguatan kelembagaannya.

"Sestama Bakamla juga mengungkapkan bahwa kondisi sarana prasarana Bakamla saat ini masih jauh dari ideal karena baru tersedia 10 kapal patroli," kata Wisnu.

Adapun 10 kapal patroli itu berbagai jenis yang dianggap belum mencukupi untuk mengamankan seluruh wilayah Indonesia.

Selain kapal patroli, Bakamla juga membutuhkan pengamatan udara seperti pesawat dan drone.

Wisnu menjelaskan, pengamatan udara ini dibutuhkan untuk melakukan identifikasi terhadap setiap kontak permukaan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan kapal patroli.

Baca Juga: Bakamla RI Jelaskan Situasi Saat Ini di Laut Natuna Utara

Hal ini dibutuhkan untuk menerapkan strategi fleet in being atau armada siaga Bakamla dalam mengamankan wilayah prioritas yang telah ditentukan sebelumnya.

Salah satu wilayah yang menjadi prioritas pengamanan adalah laut Natuna Utara, Kepulauan Riau.

"Sebagaimana diketahui bahwa saat ini Indonesia masih memiliki overlapping claim ZEE dengan Vietnam sehingga kerap kapal-kapal ikan Vietnam memasuki wilayah klaim unilateral ZEEI," kata dia.