Anggota Komisi I DPR: Pengiriman KRI ke Laut Natuna Bukti Kegagapan Legislasi Soal Coast Guard

"Sestama Bakamla juga mengungkapkan bahwa kondisi sarana prasarana Bakamla saat ini masih jauh dari ideal karena baru tersedia 10 kapal patroli," kata Wisnu.

Adapun 10 kapal patroli itu berbagai jenis yang dianggap belum mencukupi untuk mengamankan seluruh wilayah Indonesia.

Selain kapal patroli, Bakamla juga membutuhkan pengamatan udara seperti pesawat dan drone.

Wisnu menjelaskan, pengamatan udara ini dibutuhkan untuk melakukan identifikasi terhadap setiap kontak permukaan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan kapal patroli.

Baca Juga: Kepala Bakamla Tawarkan Konsep Nelayan Nasional Indonesia untuk Atasi Persoalan di Natuna Utara

Hal ini dibutuhkan untuk menerapkan strategi fleet in being atau armada siaga Bakamla dalam mengamankan wilayah prioritas yang telah ditentukan sebelumnya.

Salah satu wilayah yang menjadi prioritas pengamanan adalah laut Natuna Utara, Kepulauan Riau.

"Sebagaimana diketahui bahwa saat ini Indonesia masih memiliki overlapping claim ZEE dengan Vietnam sehingga kerap kapal-kapal ikan Vietnam memasuki wilayah klaim unilateral ZEEI," tandas Wisnu.

Dalam "Dialog Sapa Indonesia Pagi", Bobby juga menyampaikan apabila kemudian Bakamla ditetapkan sebagai National Coast Guard, maka segala kebutuhannya perlu dilengkapi.

Bahkan Bobby menilai itulah solusi demi tidak terulangnya kejadian China masuk Natuna di masa depan.

"Jika kemudian ditetapkan Bakamla, maka lengkapilah Bakamla. Lengkapilah formasinya, berikan kekuatan payung hukum yang lebih kuat lagi. Inilah sebagai solusi ke depan," pungkas Bobby.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan Komando Armada I TNI Angkatan Laut Letnan Kolonel Laode Muhammad mengatakan ada empat kapal TNI AL yang bersiaga di Natuna.

Kapal-kapal TNI AL Itu antara lain KRI Diponegoro-365, KRI Silas Papare-386, KRI Teuku Umar-385, dan KRI Bontang-907.

”Yang jelas, kapal kami selalu ada di sana sehingga kalau ada kapal China yang masuk (teritorial RI), kami pasti membayangi,” ujar Laode, kemarin.

Baca Juga: Pakar Hukum Internasional: Kapal China di Perairan Natuna akan Terus Ada Sampai Kiamat