Ambil Rp8,2 T dari BLBI, Konglomerat Kaharudin Ongko Dipanggil untuk Kembalikan Uang Negara

JAKARTA, KOMPAS.TV - Satuan Tugas Penagihan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) memanggil konglomerat keramik bernama Kaharudin Ongko untuk melunasi utang pada pemerintah pada Selasa (7/9/2021).

Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban memanggil Kaharudin agar hadir di Gedung Syafrudin Prawiranegara Lantai 4 Utara, Kementerian Keuangan RI, Jakarta Pusat, pada pukul 10.00 WIB, 7 September 2021.

Sesuai pengumuman di Surat Kabar Kompas, agenda pertemuan itu membahas penyelesaian hak tagih negara terkait dana BLBI sekurangnya Rp8,2 triliun.

Baca Juga: Pemerintah Kejar Aset BLBI, Bagaimana Awal Mula Kasus Ini 22 Tahun Lalu?

Kaharudin mesti melunasi dana yang terdiri dari Rp7,82 triliun untuk Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PPKS) Bank Umum Nasional dan Rp359.435.826.603,76 dalam rangka PKPS Bank Arya Panduarta.

“Dalam hal Saudara (Kaharudin) tidak memenuhi kewajiban penyelesaian hak tagih negara, maka akan dilakukan tindakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan,” tulis Rionald.

Kaharudin mengambil dana senilai Rp8,2 triliun usai krisis moneter 1997 dari kucuran BLBI. 

Ia mengambil uang itu diam-diam saat menjadi pemegang saham dan Wakil Presiden Komisaris PT Bank Umum Nasional (BUN).

Konglomerat keramik itu mengambil untung dari suntikan dana pemerintah melalui BLBI untuk menahan kebangkrutan BUN di saat sejumlah bank Indonesia kolaps karena krisis ekonomi.

Kaharudin mengambil dana lebih dari Rp8 triliun dari total bantuan Rp12 triliun untuk BUN.