Jokowi Sadar Tak Bisa 3 Periode karena Bukan Ketum Parpol: Bisa Kena Marah Saya

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noor mengungkapkan hasil pertemuan partai politik koalisi pemerintah non paerlemen dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Diketahui, Presiden Jokowi mengundang parpol koalisi pemerintah non parlemen pada Rabu (1/9/2021) kemarin. Salah satu partai yang turut hadir dalam pertemuan itu yakni PBB.

Baca Juga: Jubir Jokowi Terangkan Pembagian Bingkisan Presiden yang Picu Kerumunan di Cirebon

Sekjen PBB Afriansyah mengatakan pertemuan itu terdapat pembicaraan mengenai wacana masa jabatan tiga periode dan amandemen terbatas, meskipun hanya sebatas candaan. 

Menurut Ferry, Presiden Jokowi sempat melontarkan candaan, bahwa wacana tiga periode masa jabatan presiden tak bisa dilakukan karena dirinya bukanlah ketua umum partai politik.

"Presiden bilang, bagaimana saya bisa dan mau tiga periode, saya kan bukan ketum parpol," kata Ferry menirukan ucapan Jokowi yang dikutip dari Tribunnews.com pada Kamis (2/9/2021).

Jokowi lantas menyinggung sudah adanya sejumlah tokoh atau kader dari masing-masing partai yang berniat maju pada Pilpres 2024 mendatang.

Baca Juga: Joman Minta Jabatan Presiden Diperpanjang, Nasdem: Kasihan Pak Jokowi

Hal itu ditandai dengan para rokoh tersebut memasang baliho besar-besar untuk mempromosikan diri dan memperkenalkan kepada masyarakat.

"Sekarang parpol-parpol sudah memiliki tokoh dan kader yang sudah pasang baliho besar-besar. Bisa kena marah saya," ujar Ferry menirukan Jokowi.

"Iya, ada PDIP Mbak Puan, ada Golkar Pak Airlangga, ada PKB Pak Muhaimin dan ada mas Giring dari PSI," ucap Jokowi yang diiringi gelak tawa para ketum dan sekjen.

Pembicaraan itu dikatakan Ferry hanyalah bagian dari candaan atau 'guyon' pascapembicaraan inti.

Baca Juga: Tegas!! Demokrat Tolak Amandemen UUD 1945 dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Jokowi

Adapun inti pertemuan Jokowi dan partai koalisi non parlemen itu membahas tiga hal. Mulai dari penanganan pandemi Covid-19, perekonomian di masa pandemi, hingga perpindahan ibu kota negara. 

Lantas, Ferry menyampaikan pesan dari ketua umumnya Yusril Ihza Mahendra yang berhalangan hadir kepada Presiden Jokowi.

Menurut Ferry, PBB siap membantu pemerintah jika memang akan dilaksanakan amandemen terbatas UUD 1945.

Baca Juga: Soal Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Jokowi 2-3 Tahun, JoMan: Rasional di Masa Pandemi

Akan tetapi Jokowi menolak tegas perihal amandemen terbatas yang mengarah kepada perpanjangan masa jabatan presiden ataupun masa jabatan menjadi tiga periode.

"Presiden memberikan jawaban soal amandemen terbatas, beliau dengan tegas menolak dan tidak mau terlibat semua urusan MPR di Senayan," kata Ferry. 

"Beliau takut amandemen melebar kemana-mana. Dengan tegas beliau menolak soal tiga periode dan perpanjangan pun beliau menolak."

Baca Juga: Ingin Adukan Langsung Kasus Penipuan Asuransi ke Jokowi, Ibu-Ibu Nekat Terobos Paspampres