Survei Charta Politika: Angka Ketidakpuasan Masyarakat pada Presiden Jokowi Naik Tajam

Angka itu cuma punya selisih tipis dari kepuasan publik, yaitu 51,4%.

Survei ini melibatkan 1.200 responden selama periode 12-22 Juli 2021 dengan margin of error 2,83%.

Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Desa PDTT Budi Arie Setiadi mengatakan, pemerintah sudah berupaya melakukan penanganan pandemi dengan pendekatan menyeluruh.

Baca Juga: Jaksa Pinangki Baru Dipecat, Anggota Komisi III DPR RI Nilai Keputusan Kejaksaan Agung Terlambat

“Kalau pilihan kebijakan pemerintah ini kan gak ada yang enak semuanya. Kalau obat kan cuma ada dua, pahit dan sangat pahit,” katanya.

Ia mengakui, masyarakat memang berat menghadapi kebijakan pemerintah soal pandemi.

Namun, menurutnya kebijakan itu sudah komprehensif dan dinamis mengikuti situasi terkini.

Terkait penegakan hukum, Budi Arie pun mengklaim pemerintah tetap mendukung penegakan hukum baik lewat KPK, kepolisian maupun aparat lainnya.

“Pemerintah tidak pernah campur tangan dan mendorong aparat penegak hukum mengeksekusi orang yang terbukti melanggar hukum. Terbukti, dua menteri bermasalah dieksekusi juga,” kata Budi Arie.

“Jadi, kinerja aparat hukum dalam hal ini KPK dan aparat lainnya sudah dalam trek yang tepat. Misalnya, soal Jiwasraya. Kan, sudah diselesaikan semua. Pemerintah tidak pernah menutupi kasus-kasus yang ada,” imbuhnya.

Akan tetapi, Yunarto mengatakan pengadilan dua menteri yang terjerat korupsi itu perlu dipandang dari sisi lain.

“Ada menteri akhirnya kan dijebloskan. Betul, proses hukum tetap berjalan. Tapi, jangan sampai Jokowi memelihara orang-orang seperti ini atau membiarkan potensi ini terjadi lagi,” ujar Yunarto.

Baca Juga: Survei LSI: Publik Menilai Korupsi Meningkat 2 Tahun Terakhir,  Terutama Sektor SDA