Survei Charta Politika: Angka Ketidakpuasan Masyarakat pada Presiden Jokowi Naik Tajam

JAKARTA, KOMPAS.TV - Jumlah masyarakat yang mengaku tidak puas terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) naik tajam menurut hasil survei Charta Politika.

Masalah penanganan pandemi Covid-19 dan penegakan hukum menjadi sorotan masyarakat.

Survei Charta Politika menunjukkan angka kepuasan masyarakat pada pemerintah ada di angka 62,4%.

Sementara, 34,1% tidak puas dan 3,5% responden mengatakan tidak tahu.

Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya mengatakan tingkat ketidakpuasan masyarakat naik tajam, bila melihat data kepuasan dari waktu ke waktu.

“Angka ketidakpuasan itu naiknya cukup tajam dari sekitar 21% menjadi 34%. Jadi, banyak responden yang tadinya mengatakan tidak tahu sekarang berani lebih tegas mengatakan mereka tidak puas,” jelas Yunarto dalam Program Kompas Petang, Jumat (13/8/2021).

Baca Juga: Megawati ke Jokowi: Ayo Blusukan Pak, Saya Dulu Blusukan, Bukan Sombong

Yunarto juga menyebut, angka kepuasan masyarakat saat ini menjadi salah satu yang terendah selama kepemimpinan Presiden Jokowi.

“Kalau kita membandingkan data awal periode kedua sebelum Covid-19 sampai kemudian pada 12-22 Juli kemarin, memang ada tren penurunan walau tidak terlalu tinggi. Ini adalah angka kedua terendah setelah April 2020. Saat itu PSBB awal, ada kekagetan masyarakat,” katanya.

Menurut Yunarto, peningkatan ketidakpuasan masyarakat ini terkati masalah penanganan pandemi dan penegakan hukum.

“Kita melihat pertama, penilaian terhadap penegakan hukum selalu lebih rendah dibandingkan kepuasan publik secara umum. Ada pekerjaan rumah di situ. Terkait pemberantasan korupsi pun angkanya jauh di bawah angka kepuasan publik secara umum,” ujar Yunarto.

Survei Charta Politika mencatat, 47,3 % responden mengaku tidak puas terhadap penegakan hukum dan 53% tidak puas pada pemberantasan korupsi.

Sementara, angka ketidakpuasan terhadap penanganan pandemi adalah 45,6%.