Bantah Seruan Demo, PB HMI: Tapi Kinerja Pemerintahan Jokowi Tetap Perlu Dievaluasi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) membantah seruan aksi unjuk rasa menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Ketua Bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat PB HMI, Imam Rinaldi Nasution,  mengatakan bahwa intruksi tersebut bukan dari PB HMI yang sah.

Menerut dia, Pejabat Sementara (Pj) Ketua Umum yang mengeluarkan intruksi tersebut sudah tidak berdasar karena persoaalan PJ sudah selesai pada Kongres PB HMI XXXI di Surabaya. 

"Ya, keluarnya instruksi itu bisa-bisa saja tanpa sepengetahuan kita karena kan yang mengeluarkan instruksi itu berlabelkan Pj (Pejabat Ketua Umum). Sementara persoalan Pj ini sudah di selesaikan di Surabaya, Kongres PB HMI ke XXXI," terang Iman saat dikonfirmasi KOMPAS TV, Kamis (5/8/2021).

Kendati ada perbedaan dalam hal administrasi organisasi, kata Iman, tapi secara umum PB HMI tetap menyoroti pemerintahan dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. 

"Evaluasi perlu, bagian dari perbaikan beberapa tahun ini untuk yang lebih baik akan datang. Apalagi, di era virus Covid-19 ini kita semua melihat bagaimana kinerja pemerintah," pungkas Iman.

"Kita meminta tentunya distribusi bansos yang paling utama sebagai kebutuhan masyarakat harus tepat sasaran di masa Covid-19," tambahnya.

Baca Juga: Aktivis HMI Ditangkap dan Ditetapkan Tersangka Gara-Gara Serukan Demo Copot Presiden Jokowi

Untuk diketahui, sebelumnya, beredar seruan untuk melakukan aksi unjuk rasa menjelang dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Seruan ini termaktub dalam surat instruksi nomor 144/A/Sek/12/1443 bertanggal 2 Agustus 2021 dan ditandatangani Abdul Muis Amiruddin selaku Penanggung Jawab Ketua Umum PB HMI dan Akbar Harubun sebagai Sekretaris Jenderal.

Menurut mereka, Presiden dan Wapres Jokowi-Ma'ruf Amin yang dihadapkan pada krisis Covid-19 gagal memenuhi hak masyarakat.

"Kami pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin beserta kabinetnya dianggap gagal," begitu dikutip dari surat instruksi itu. 

Abdul Muis Amiruddin dan Akbar Hanubun, mengatasnamakan Pj. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PB HMI menyebut aksi itu dalam rangka menjelang dua tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf yang dinilai gagal dalam memenuhi hak-hak warga Indonesia di tengah pandemi Covid-19.

Ada dua poin instruksi yang tertera. Pertama, melakukan kajian atas segala persoalan bangsa yang disebabkan gagalnya kepemimpinan Jokowi - Ma'ruf.

"Melakukan aksi unjuk rasa secara serentak pada tanggal 6 dan 13 Agustus 2021 serta aksi puncak pada tanggal 16 Agustus 2021," demikian poin kedua surat tersebut.

Baca Juga: PB HMI Kecam Kekerasaan Israel terhadap Warga Palestina

Belakangan, Ketua PB HMI hasil Kongres Surabaya, Imam Raihan Ariatama mengeluarkan intruksi khusus: PB HMI Nomor 134/A/SEK/12/1442 H bertanggal 4 Agustus 2021.

Instruksi tersebut dibuat untuk menyikapi beredarnya surat instruksi yang mengatasnamakan PB HMI di bawah Abdul Muis dan Akbar Hanubun.

Raihan menegaskan, Kongres HMI ke-31 di Surabaya menetapkan dirinya dan Ichya Halimudin serta Abbdul Rabbi Syahrir sebagai Mide Formateur I dan Mide Formateur II PB HMI periode 2021-2023.

"Badan Koordinasi HMI dan HMI Cabang se-Indonesia tetap menjaga soliditas di bawah kepemimpinan yang sah dan konstitusional hasil Kongres ke-31 di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur pada tanggal 17-15 Maret 2021," kata Raihan dalam surat tertanggal 4 Agustus 2021.

Raihan pun menginstruksikan Badko HMI dan HMI Cabang se-Indonesia untuk melakukan sosialiasi ihwal pentingnya menerapkan testing, tracing, dan treatment. Serta memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas, juga pentingnya vaksinasi Covid-19.

"Badko HMI dan HMI Cabang se-Indonesia agar membentuk Relawan Penanganan Covid-19 untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19," ujar Raihan.

Baca Juga: TOP3NEWS: Anies Buka DKI Jakarta Perlahan, Jokowi Dikirim Surat, Demokrat Laporkan Wamendes