Rektorat Unnes Nilai Kritik BEM KM ke Wapres dan Ketua DPR Tidak Bernuansa Akademik Perguruan Tinggi

JAKARTA, KOMPAS.TV – Rektorat Universitas Negeri Semarang (Unnes) menyayangkan aksi digital yang dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) Unnes.

Melalui siaran pers yang ditandatangani Kepala UPT Pusat Humas Unnes Muhammad Burhanudin, Rektorat menilai aksi digital BEM KM Unnes yang mengkritik Wapres Ma’ruf Amin dan Ketua DPR Puan Maharani kurang relevan dengan keilmuan.

Menurut Rektorat Unnes kritik The King of Silent kepada Wapres Ma’ruf Amin serta The Queen of Ghosting kepada Ketua DPR Puan Maharani bernuasa penghinaan dan ujaran kebencian, bukan bernuansa akademik perguruan tinggi.

Baca Juga: Presiden BEM Unnes Protes Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa Nurdin Halid

"Unnes menghargai kebebasan berpendapat mahasiswa dengan tetap memperhatikan etika dan nurani,” tulis siaran pers Unnes, Rabu (7/7/2021).

Rektorat juga menyatakan pernyataan dalam aksi digital BEM KM Unnes berasal dari internal BEM KM Unnes dan tidak mewakili pernyataan resmi Unnes.

Selanjutnya Unnes melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan pun berjanji akan melakukan pembinaan pada BEM KM Unnes.

"Unnes akan melakukan pembinaan pada BEM Unnes untuk melakukan unggahan edukatif dan menghindari unggahan yang bernuansa penghinaan dan ujaran kebencian," bunyi siaran pers Unnes.

Baca Juga: BEM Malang Dukung Kritik BEM UI Pada Jokowi Terkait "The King of Lip Service"

Sebelumnya, BEM KM Unnes mengkritik Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, dan Ketua DPR Puan Maharani dalam aksi digital.

Melalui akun media sosial resminya, BEM KM Unnes mengunggah gambar Presiden Jokowi, Wapres Ma’ruf Amin, dan Puan Maharani.

Dalam gambar yang diunggah di Twitter, BEM KM Unnes menyebut Wapres Ma’ruf Amin sebagai The King of Silent.

Baca Juga: Debat Ade Armando dan Delpedro Marhaen Soal BEM UI Sebut Jokowi The King of Lip Service

Kemudian RI Puan Maharani sebagai The Queen of Ghosting dan  Presiden Jokowi sebagai The King of Lip Service, yang sebelumnya dilakukan BEM UI dalam aksi digital.

BEM KM Unnes menilai dalam beberapa kali memberikan tanggapan di muka publik, Wapres Ma’ruf Amin terkesan sebagai legitimator kebijakan pemerintah dengan argumentasi dan klaim yang amat bias agama dan identitas.

"Hal ini tampak pada statement politiknya tentang halalnya BPJS dan hukum Fardhu Kifayah melaksanakan vaksinasi Covid-19," tulis akun Instagram BEM KM Unnes.

Wapres Ma’ruf Amin justru menihilkan eksistensi dirinya di muka publik dan tidak memberikan jawaban yang lugas, gamblang, dan jelas dalam menanggapi problem multidimensional bangsa dan negara, khusunya di masa pandemi.

Baca Juga: Ramai Polemik Pancasila atau Alquran, Wapres Ingatkan 4 Hal Penting Moderasi Beragama

“Ma’ruf Amin selaku Wakil Presiden, pada masa pandemi harusnya juga turut mengisi kekosongan peran yang tidak mampu ditunaikan oleh presiden,” tulis BEM KM Unnes melalui akun Twitter resminya, Rabu (7/7/2021).

BEM KM Unnes menyatakan Puan Maharani, seharusnya memiliki peran yang cukup vital dalam pengesahan produk legislasi di periode ini, khususnya pandemi Covid-19.

Justru, semua pengesahan itu tidak berparadigma kerakyatan dan tidak berpihak pada kalangan rentan (UU KPK, UU Minerba, UU Omnibus Law, dan lainnya).

Lalu, tidak kunjung disahkannya RUU PKS yang sebetulnya cukup mendesak dan dibutuhkan pengesahannya.

Baca Juga: Reaksi Rektorat UI atas Kritik "Jokowi: The King of Lip Service" BEM UI Dianggap Berlebihan

Adapun unggahan gambar  berjudul “Indonesian Political Troll” di akun Twitter BEM KM Unnes mendapat tanggapan suka sebanyak 417 netizen dan sudah 250 kali di retweet.

Sementara unggahan serupa di akun Instagam sudah hilang. Sebelum lenyap Kompas.com sempat mencatat unggahan tersebut disukai hampir 6.000 akun Instagram dan 450 komentar.