Buntut Marah-Marahnya Anies, Dua Perusahaan yang Kena Sidak PPKM Diproses Hukum

JAKARTA, KOMPAS.TV - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan proses hukum telah dilakukan terhadap dua perusahaan non-esensial dan kritikal, yakni PT Ray White dan PT Equity Life saat melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Selasa (6/7/2021).

Kata Anies, kedua perusahaan yang tetap buka di tengah PPKM Darurat itu Undang-Undang Wabah Penyakit Menular, UU No. 4 tahun 1984.

"Tadi kantornya langsung saya suruh tutup, semua karyawan harus pulang, langsung diproses hukum, termasuk dari kepolisian akan memproses secara pidana, karena mereka melanggar undang-undang wabah," kata Anies, Selasa.

Bahkan, Anies meminta staf yang menyertainya untuk memotret wajah orang yang bertanggung jawab di perusahaan-perusahaan tersebut dan mendata mereka.

"Ini adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang memilih untuk membuat karyawannya ambil risiko," ucapnya.

Baca Juga: Anies Minta Perusahaan Non-Esensial dan Non-Kritikal Ikut Tanggung Jawab Lindungi Sesama

Anies mengatakan, kantor tersebut tidak termasuk jenis esensial dan bukan juga termasuk sektor kritikal, namun tetap melakukan kegiatan bekerja dengan normal alias work from office (WFO).

Kata Anies, ini bukan saja melanggar peraturan tapi tidak memikirkan keselamatan.

Bahkan, lanjutnya, ada ibu hamil tetap bekerja, "sampai saya tegur tadi manager human resources-nya, seorang ibu juga. 'Saya katakan harusnya seorang ibu lebih sensitif, melindungi perempuan hamil tidak seharusnya mereka berangkat bekerja seperti ini kalau terpapar komplikasinya tinggi'," terangnya.

"Ini bukan sekadar pelanggaran atas peraturan yang dibuat oleh pemerintah, tapi ini adalah pelanggaran atas tanggung jawab kemanusiaan," timpal eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Meski memastikan akan menjatuhkan hukuman, Anies menyatakan bahwa tujuan penjatuhan hukuman adalah untuk menegakkan aturan, bukan untuk memuaskan perasaan.

"Ini adalah negara hukum, ini adalah negara diatur dengan tata aturan hukum. Karena itu, ketika memberikan sanksi bukan untuk memuaskan hati, tetapi sanksi untuk menegakkan aturan," tutur Anies.

Baca Juga: [TOP3NEWS] Penangkapan Penjual Ivermectin Harga Tinggi, Anies Marah Sidak Kantor, Jokowi Asrama Haji

Menghindari kejadian macam itu lebih banyak lagi, tetap WFO walau tak masuk dalam sektor esensial, Pemprov DKI Jakarta mewadahi pekerja untuk melaporkan perusahaan yang bebal terhadap peraturan PPKM Darurat.

Gubernur Anies meminta warga yang tidak bekerja di sektor non-esensial dan non kritikal melapor apabila dipaksa masuk kantor oleh atasan untuk melapor secara anonim dan kerahasiaan pelapor akan tetap terjaga.

"Bila tempat Anda bekerja bukan sektor esensial, tapi masih masuk 100 persen, atau sektor esensial tapi yang WFO (berkantor) lebih dari 50 persen, segera laporkan lewat JAKI secara anonim, kerahasian pelapor dijamin," kata Anies dalam akun instagramnya @aniesbaswedan, Selasa (6/7/2021).

Anies mengatakan akan segera menindak laporan yang ada seperti yang dilakukan hari ini dalam inspeksi gedung perkantoran di Jakarta.

Dia menemukan kantor yang bukan sektor esensial, tapi tetap mempekerjakan karyawannya di kantor. Atau sektor esensial namun melanggar aturan kapasitas 50 persen bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

"Kantor-kantor yang melanggar langsung kami segel, ditutup kantornya, semua karyawannya dipulangkan untuk bekerja dari rumah dan pemilik atau manajer kantor diproses hukum oleh kepolisian," kata Anies.

Di akhir, Anies kembali mengingatkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat bukan soal aturan atau pasal yang dibuat, melainkan soal menyelamatkan banyak nyawa manusia.

Dia memperingatkan agar tidak ada lagi pemilik atau petinggi perusahaan nekat melanggar ketentuan PPKM darurat yang sedang berlaku.

"Jangan ada lagi, pemilik dan petinggi perusahaan bisa WFH di rumah dengan aman, sementara pekerjanya diharuskan pergi dari rumah, masuk kerja dan ambil risiko. Ayo, semua harus ikut ambil tanggung jawab itu," ujar Anies.

Baca Juga: Viral Disidak Anies, Equity Life: Kami Masuk Sektor Esensial