Amnesty International: Peretasan Akun Pengurus BEM UI Bentuk Pembungkaman, Melanggar Hak Berekspresi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, angkat bicara menanggapi dugaan peretasan yang dialami beberapa pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI).

Seperti diketahui, akun media sosial sejumlah pengurus BEM UI mengalami peretasan usai unggahan akun Instagram BEM UI, yang menyebut Jokowi sebagai The King of Lip Service atau raja membual, ramai diperbincangkan.

Baca Juga: Ketua BEM UI Pastikan Tak Akan Hapus Postingan "Jokowi King of Lips Service" Usai Dipanggil Rektorat

Menurut Usman Hamid, kritik yang dilayangkan mahasiswa UI terhadap pemerintah adalah bagian krusial dari kehidupan warga dalam berekspresi dan berpendapat.

"Tanggapan kritis seperti itu, kata Usman, seharusnya mendapat dukungan. Bukan malah diminta dihapus oleh universitas atau mendapat pembalasan seperti peretasan," kata Usman Hamid melalui keterangan resminya pada Senin (28/6/2021).

Menurut Usman, kritik yang disampaikan oleh BEM UI dalam postingan tersebut tidak jauh berbeda dengan kritik yang sebelumnya sudah disampaikan oleh kalangan organisasi hak asasi manusia.

"Kami beberapa kali mempertanyakan komitmen Presiden dan pemerintah untuk mengambil langkah nyata untuk melindungi kebebasan berekspresi, berserikat dan berkumpul secara damai, dan memberantas korupsi," ucapnya.

Baca Juga: Akun Medsos Pengurus BEM UI Diretas, Fadli Zon: Modus Lama

Menurut Usman, peretasan yang dialami beberapa aktivis mahasiswa dan pengurus BEM UI merupakan bagian dari pembungkaman kritik.

“Dapat melanggar hak atas kemerdekaan untuk berekspresi dan berpendapat," tutur Usman Hamid.

Usman menilai, jika Presiden Jokowi tidak ingin dicap sebagai King of Lip Service atau raja membual, maka ia harus membuktikan ucapannya.

Termasuk, lanjut Usman, harus melindungi mereka yang berbeda pandangan politik dengan pemerintah.

“Jika Presiden Jokowi tidak ingin dicap sebagai ‘King of Lip Service’ maka harus menunjukkan ucapannya dengan komitmen nyata berupa kebijakan yang melindungi dan menjamin kemerdekaan berekspresi dan berpendapat," tutur Usman.

Baca Juga: Usai Unggahannya Viral, Akun Media Sosial Pengurus BEM UI Kena Retas

Usman menambahkan, pemerintah harus mendorong dan memastikan penegakan hukum dalam dugaan kasus peretasan yang dialami pengurus BEM UI.

"Aparat penegak hukum harus mengusut kasus ini secara transparan, akuntabel, dan jelas," ujarnya.

"Semua pelaku peretasan wajib diproses dengan adil, transparan, independen, dan dijatuhkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku berdasarkan bukti yang cukup."

Sebelumnya, Ketua BEM UI, Leon Alvinda Putra, mengunumkan akun media sosial sejumlah pengurus BEM UI mengalami peretasan.

Baca Juga: Reaksi Rektorat UI atas Kritik "Jokowi: The King of Lip Service" BEM UI Dianggap Berlebihan

Leon menyebut salah satu korban peretasan adalah Kepala Biro Hubungan Masyarakat BEM UI 2021, Tiara, yang tidak dapat masuk ke dalam akunnya di aplikasi perpesanan WhatsApp.

Hingga saat ini akun tersebut pun belum bisa diakses kembali, sejak sang pemilik menerima notifikasi yang menyebutkan bahwa akunnya telah keluar dari ponselnya.

Wakil Ketua BEM UI, Yogie, diketahui juga mengalami hal serupa, yakni peretasan terhadap akun pribadinya di aplikasi WhatsApp.

Selain itu, usaha peretasan juga menimpa Koordinator Bidang Sosial Lingkungan BEM UI, Naifah Uzlah, di mana ada pihak yang mencoba masuk ke akun Telegram miliknya pada tengah malam tadi.

Baca Juga: Solidaritas BEM UI Sebut Pemanggilan yang Dilakukan Pihak Rektorat Sebagai Pembungkaman Demokrasi

Sementara itu, akun Instagram milik Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI Syahrul Badri mengalami restriction setelah mengunggah instastory berisi pemanggilan fungsionaris BEM UI oleh pihak Rektorat UI.

Akibatnya, sampai saat ini akun Instagram Syahrul Badri pun belum bisa digunakan seperti sedia kala.

“Kami mengecam keras segala bentuk serangan digital yang dilakukan terhadap pengurus BEM UI,” kata Leon.

Baca Juga: Pengamat Sebut Kritik BEM UI kepada Jokowi Wajar: Seharusnya Jadi Cambuk Pemerintah agar Berbenah