Kompas TV nasional politik

Pengamat Sebut Kritik BEM UI kepada Jokowi Wajar: Seharusnya Jadi Cambuk Pemerintah agar Berbenah

Kompas.tv - 28 Juni 2021, 01:05 WIB
pengamat-sebut-kritik-bem-ui-kepada-jokowi-wajar-seharusnya-jadi-cambuk-pemerintah-agar-berbenah
Presiden Joko Widodo (Jokowi) (Sumber: Kompas.com)
Penulis : Tito Dirhantoro | Editor : Hariyanto Kurniawan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie, angkat bicara terkait kritikan dari mahasiswa Univeristas Indonesia (UI) untuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi lewat poster yang diunggah di media sosial.

Seperti diketahui, dalam unggahannya akun Twitter dan Instagram Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI menyebut Presiden Jokowi sebagai The King of Lipe Service atau Raja Pembual.

Baca Juga: Heboh Jokowi Disebut The King of Lip Service oleh BEM UI Lewat Twitter

Menurut Jerry, kritikan yang datang dari mahasiswa UI tersebut tak perlu ditanggapi secara serius.

Jokowi, kata dia, sebaiknya fokus saja dengan tugasnya sebagai kepala negara. Selain itu, ia mengingatkan Jokowi untuk menghindari membuat janji yang sukar ditepati.

"Ada istilah satu tindakan lebih berharga dari 1.000 janji," kata Jerry dikutip dari Tribunnews.com pada Minggu (27/6/2021).

Jerry menilai, kritik yang disampaikan mahasiswa UI tersebut wajar karena merupakan bagian dari kekecewaan kelompok BEM UI.

"Barangkali ini bagian kekecewaan kelompok BEM jadi bagi saya wajar dan ini jadi cambuk bagi pemerintahan Jokowi untuk berbenah," ujarnya.

Baca Juga: [TOP 3 NEWS] Cuitan BEM UI Soal Jokowi I Rumah Sakit di Surabaya Penuh I Rusun Pasar Rumput I

"Ini masukan yang baik harus ditanggapi dengan kepala dingin. Mahasiswa sekarang lebih peka dengan kondisi lapangan."

Senada dengan Jerry, pengamat politik Ujang Komarudin menilai kritikan dari BEM UI itu merupakan sikap kritis mahasiswa terhadap pemerintah.

Sebagai mahasiswa, menurut dia, memang harus berani mengkritik pemerintah. Justru aneh apabila mahasiswa tidak lagi melancarkan kritik.

"Siapapun mesti berani mengkritik pemerintah, termasuk mengkritik presiden. Karena ini negara kita negara demokrasi. Apalagi mahasiswa," kata Ujang Komarudin.

"Mahasiswa harus berani mengkritik kebijakan yang salah dari Jokowi. Justru aneh jika mahasiswanya diam atau mati suri. Diam berarti mati, mengkritik berarti ada tanda-tanda ada kehidupan."

Baca Juga: BEM UI Juluki Jokowi The King of Lip Service, Ini Tanggapan Istana

Ujang menjelaskan, kritik merupakan tradisi yang baik untuk kelangsungan demokrasi. Karena itu, mestinya dijaga dan dilestarikan di Indonesia. Bukan malah dibungkam.

"Jika kita sama-sama menghargai demokrasi, maka keran mengkritik itu mesti dibuka selebar-lebarnya."

Sebelumnya, akun @BEMUI_Official mengunggah foto Presiden Jokowi yang sudah diedit dengan menambahkan mahkota di kepalanya.

Akun BEM UI menyebut Jokowi kerap memberikan pernyataan yang tidak selaras dengan kondisi sebenarnya.

Contohnya, pernyataan Jokowi yang menyebut dirinya rindu didemo. Namun, mantan Wali Kota Solo itu justru tak muncul ketika ada aksi-aksi demonstrasi di Istana Negara.

Baca Juga: Rektorat Panggil 10 Mahasiswa Perwakilan BEM UI yang Kritik Pedas Jokowi

Juga komitmen Jokowi untuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipertanyakan. Menurut mereka, ucapan Jokowi terkait KPK tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Faktanya, BEM UI mengungkap sejumlah upaya pelemahan KPK. Mulai dari revisi UU KPK, kontroversi Ketua KPK Firli Bahuri, hingga proses alih status ASN lewat tes wawasan kebangsaan (TWK) yang membuat puluhan pegawai KPK dinonaktifkan.

"Jokowi kerap kali mengobral janji manisnya, tetapi realitanya sering kali juga tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu. Mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya," tulis akun tersebut, dilihat pada Minggu (27/6/2021).

"Semua mengindikasikan bahwa perkataan yang dilontarkan tidak lebih dari sekadar bentuk 'lip service' semata."

BEM UI juga menyoroti pernyataan Jokowi pada Februari lalu yang mendorong revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jika dirasa tidak memberi keadilan.

Baca Juga: BEM UI Kritik Pedas Jokowi, Istana Beri Respons

"Namun bukannya memberikan jaminan berdemokrasi, rencana revisi tersebut kian merepresi kebebasan berekspresi dengan ditambahkannya sederet pasal karet," ujar BEM UI.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan Jokowi yang tidak direalisasikan itu, BEM UI meminta sang presiden berhenti membual. Mereka menegaskan rakyat sudah mual.

"Stop membual, rakyat sudah mual!" kata BEM UI.




Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA



FOLLOW US




Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.


VIDEO TERPOPULER

Close Ads x