PSBB Dinilai Lebih Efektif, PKS Pertanyakan Keberhasilan PPKM Mikro Pilihan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua DPP PKS Netty Prasetyani Aher mempertanyakan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tetap memilih Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di tengah lonjakan kasus Covid-19.

Kata Netty, pemerintah tetap bersikukuh dengan PPKM Mikro dan enggan mengambil opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Padahal, bagi Netty, PPKM Mikro memiliki ruang lingkup pembatasan yang jauh bereda.

"Secara esensi, PPKM mikro dan PSBB sama-sama mengatur soal pembatasan. Namun, kadar dan ruang lingkup pembatasannya jauh berbeda. Dampak psikologisnya terhadap masyarakat juga jauh berbeda," kata Netty, Kamis (24/6/2021).

Netty menilai PSBB memiliki ruang lingkup yang lebih luas dan aturan yang lebih ketat. Tak hanya itu, psikologis masyarakat juga lebih takut untuk melakukan mobilitas ketika PSBB.

Baca Juga: Tekan Penularan Covid-19, Anies Baswedan Maksimalkan Posko PPKM Mikro Kelurahan

"PSBB memiliki aturan yang lebih ketat, ruang lingkupnya juga lebih luas. Secara psikologis masyarakat lebih takut untuk melakukan mobilitas dan kampanye diam di rumah lebih berhasil," terangnya.

Dia mencontohkan penggunaan alat transportasi publik dan kunjungan ke pusat keramaian juga menurun drastis saat PSBB.

"PSBB di Jakarta pada awal pandemi telah terbukti menurunkan angka kasus positif Covid-19 secara signifikan," kata Netty.

Dibandingkan PSBB, Netty menilai PPKM Mikro lebih sulit diterapkan lantaran tidak mungkin mengawasi masyarakat satu per satu untuk menerapkan protokol kesehatan.

Kesiapan aparat dari sisi kuantitas juga belum teruji dalam penerapan PPKM Mikro. Alhasil, PPKM mikro sudah diterapkan lama di banyak tempat, namun kasus Covid-19 masih saja melonjak.

"Jadi, di mana letak keberhasilannya?" tanya Netty.

Baca Juga: Cegah Penularan Covid-19, Berkas PPDB Diserahkan via Online

Politis PKS itu menilai situasi pandemi Covid-19 di Indonesia semakin memburuk. Ditambah lagi, lanjut dia, dengan langkah pemerintah yang cepat mengatasi masalah tersebut.

Dia meminta pemerintah pusat harus bergerak lebih cepat dan tidak melempar tanggung jawab kepada pemerintah daerah.

Menurutnya, PSBB ketat hingga lockdown harus berani diambil oleh pemerintah.

"Dengan bed occupancy rate (BOR) yang hampir mencapai 90 persen, Pemerintah harus berani mengambil skenario PSBB ketat atau lockdown," kata Netty. 

"Terutama di daerah dengan zona merah," tambahnya.

 

Baca Juga: Terkuak! Penyebab Covid-19 di Indonesia Meledak 20 Ribu Kasus

Jika pemerintah tetap enggan melakukan PSBB atau lockdown total, "maka kita harus berdoa sungguh-sungguh semoga Indonesia tidak seperti kereta yang para penumpangnya berharap selamat, sementara rute kereta memang sedang diarahkan menuju jurang," pungkas dia.