Rumah Sakit Kewalahan Tampung Pasien Covid-19, Pemerintah Diminta Segera Terapkan Karantina Wilayah

JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota DPR RI meminta pemerintah berani menerapkan karantina wilayah (lockdown) atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan lebih ketat menyusul lonjakan kasus Covid-19.

Pada Kamis (24/6/2021) Indonesia mencetak rekor terbaru dengan 20.574 kasus harian Covid-19.

Padahal, empat bulan lalu, kasus baru harian Covid-19 di Indonesia rata-rata hanya mencapai angka 5.000-6.000 per hari.

"Sementara sistem kesehatan kita makin kedodoran. Rumah sakit penuh, antrian pasien di IGD, antrian jenazah yang belum dikubur, limbah medis berserakan dan tenaga kesehatan makin berkurang karena terpapar atau kehabisan energi," ujar anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani, Kamis (24/6/2021), dilansir dari Kompas.com.

Baca Juga: Covid-19, Angka Kematian Anak Indonesia Tertinggi di Dunia | ROSI (3)

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mendesak pemerintah menerapkan karantina wilayah di wilayah berstatus zona merah.

"Pemerintah harus berani mengambil skenario PSBB ketat atau lockdown, terutama di daerah dengan zona merah. Pemerintah pusat harus bergerak cepat dan jangan melemparkan tanggung jawab kepada pemerintah daerah," ujar Netty.

Ia mengkritisi pilihan pemerintah hanya menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro. 

Menurutnya, kebijakan itu kurang mampu mengurangi mobilitas masyarakat demi menekan kasus Covid-19.

"Dampak psikologisnya terhadap masyarakat juga jauh berbeda. PSBB memiliki aturan yang lebih ketat, ruang lingkupnya juga lebih luas. Secara psikologis masyarakat lebih takut untuk melakukan mobilitas dan kampanye diam di rumah lebih berhasil,” beber Netty.

Baca Juga: Pasien Covid-19 Meningkat, RS Khawatirkan Pasokan Oksigen

Netty mengatakan, pengalaman PSBB di Jakarta sebelumnya terbukti dapat mengurangi secara drastis penggunaan sarana transportasi umum dan kunjungan ke pusat keramaian.

PSBB itu, kata Netty, akhirnya berhasil menurunkan jumlah kasus Covid-19. Sementara, PPKM Mikro tak mampu mengurangi mobilitas masyarakat.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris juga mendukung wacana karantina wilayah atau PSBB ketat ini.

"Saya rasa karantina wilayah atau PSBB tetap menjadi kebijakan yang harus segera diterapkan untuk menahan laju penyebaran Covid di berbagai wilayah agar rantai penularan tidak merambah wilayah-wilayah lain yang belum menjadi zona merah," ujar Charles, Kamis (24/6/2021).

Politikus PDIP itu memahami bahwa pemerintah berniat menjaga roda ekonomi lewat PPKM Mikro.Namun, Charles menilai, pada akhirnya kebijakan yang tidak tegas mengatasi pandemi juga akan merusak ekonomi.

Baca Juga: Update Penerima Vaksinasi Covid-19 Per 24 Juni 2021, Penerima Tahap Pertama Naik 500 Ribu Lebih

"Saya tetap berpandangan bahwa pemerintah harus mengambil langkah lebih jauh lagi dalam melakukan pembatasan mobilitas masyarakat. Toh, apabila sistem kesehatan kita lumpuh perekonomian kita juga pasti akan jebol," jelasnya.

Ia memperingatkan, jangan sampai pandemi Covid-19 di Indonesia makin parah karena terlambat mengambil keputusan yang tepat.

"Jangan terlambat. Karena tentu kita tidak mau kondisi mengerikan yang terjadi di India terjadi di Indonesia," tegas Charles.