Haedar Nashir: Pendidikan akan Semakin Mahal, Elitis, dan Jadi Ladang Bisnis

Selain itu, kata Haedar, pendidikan Indonesia juga semakin berat menghadapi tantangan persaingan dengan negara-negara lain.

"Di tingkat ASEAN saja masih kalah dan berada di bawah. Kini, mau ditambah beban dengan PPN yang sangat berat," tambahnya.

"Di mana letak moral pertanggungjawaban negara atau pemerintah dengan penerapan PPN yang memberatkan itu?" timpal Haedar.

Baca Juga: Ketum PP Muhammadiyah: Jangan Politisasi Pancasila Demi Kepentingan Apapun

Kata dia, semestinya pemerintahlah yang berkewajiban penuh menyelenggarakan pendidikan dan kebudayaan bagi seluruh rakyat sebagaimana perintah konstitusi. Bukan malah memberatkan.  

Haedar menilai, konsep pajak progresif, lebih-lebih di bidang pendidikan secara ideologis menganut paham liberalisme absolut.

Sehingga, perlu ditinjau ulang karena tidak sejalan dengan jiwa Pancasila dan kepribadian bangsa Indonesia yang mengandung spirit gotong-royong dan kebersamaan.

"Apakah Indonesia akan semakin dibawa pada liberalisme ekonomi yang mencerabut Pancasila dan nilai-nilai kebersamaan yang hidup di Indonesia?" tanya Haedar.

Di akhir, Haedar bilang bahwa pemerintah mestinya berterima kasih kepada organisasi masyarakat (Ormas) penyelenggara pendidikan yang selama ini membantu meringankan beban kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan dan program kerakyatan lainnya.

"Bukan malah membebani dengan PPN," terang Haedar.

Baca Juga: Sri Mulyani Heran Draf PPN Sembako hingga Sekolah Bocor ke Publik