Giri Suprapdiono Sebut Tim OTT Andalan KPK Dilibas Tes Wawasan Kebangsaan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Giri Suprapdiono, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, menyebut jumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurun drastis sejak revisi UU KPK dan kepemimpinan Firli Bahuri.

Cilakanya, lanjut Giri, semua tim yang masuk dalam OTT 2020-2021 malah diberhentikan lewat tes wawasan kebangsaan (TWK).

Tes kebangsaan yang disebut sebagai syarat proses alih pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal tersebut diungkapkan Giri melalui cuitan di akun Twitter pribadinya, Senin (7/6/2021).

Baca Juga: Giri Suprapdiono Sebut Firli Bahuri juga Tidak akan Lolos jika Ikut TWK KPK

"OTT KPK sejak revisi UU KPK dan kepemimpinan KPK dibawah Firli Bahuri, merah memudar. Semua anggota tim OTT 2020-2021 justru terjaring tes TWK untuk diberhentikan. Clear kan?" tulis Giri di akun Twitternya, Senin (7/6/2021).

Kata Giri, sebagian besar penyidik, penyelidik, dan pegawai tersebut, menurut Giri, juga terlibat saat KPK mencapai rekor tertinggi OTT pada 2018.

Namun, lanjut Giri, hampir semua yang terlibat dalam OTT itu kini justru diberhentikan karena dinilai gagal lulus dalam TWK.

Baca Juga: Komnas HAM Kirim Surat Panggilan untuk Pimpinan KPK dan Lembaga yang Terlibat TWK

Merinci lebih detail, pada unggahan itu Giri menunjukkan grafik yang memperlihatkan total OTT yang telah dilakukan KPK selama 2020 hingga pertengahan 2021.

Dalam data yang diunggah Giri itu, memaparkan jumlah OTT KPK mengalami penurunan drastis sejak 2019.

Jumlah OTT terbanyak KPK dilakukan pada 2018 sebanyak 30 kasus, lalu 2019 sebanyak 21, 2017 sebanyak 19, dan 2016 sebanyak 17 kasus.

Keberhasilan OTT di tahun 2018, sebagai rekor tertinggi dikarenakan peran utama dan prestasi 9 kasatgas, 5 penyidik dan 17 penyelidik.

Sebelum pada akhirnya, kata Giri, mereka masuk daftar 75 pegawai TMS TWK.

"75 pegawai adalah mesin utama OTT KPK. Ada juga anggota tim OTT yang sudah dilantik jadi PNS," kata Giri.

Lalu, penurunan drastis terjadi sejak revisi UU KPK pada berlaku dan Firli memimpin pada 2020 menjadi tujuh OTT, dan dua OTT pada 2021.

OTT yang dilakukan pada 2020 dan 2021, kata Giri, semuanya ditangani oleh 75 pegawai yang akan diberhentikan dengan dalik tak lolos TWK.

Daftar OTT tersebut: Bupati Sidoarjo, Komisioner KPU Wahu Setiawan yang didalamnya mencakup kasus Harun Masiku, Bupati Kutai Timur, Menteri Kelautan dan Perikanan Eddy Prabowo, Wali Kota Cimahi, Bupati Banggai, Mensos Juliari. Lalu pada 2021, ada Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, dan Bupati Nganjuk.

"Semua ditangani 75 pegawai Tak Memenuhi Syarat (TMS)-TWK, paham kan?" katanya.

Baca Juga: Polemik TWK, Ketua KPK Absen dalam Debat Terbuka Giri dan Firli