Sekolah Tatap Muka Terbatas Dibuka Juli, KPAI Minta Pemda Jujur soal Data Covid-19 di Daerahnya

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk terbuka terkait data kasus Covid-19 di daerahnya masing-masing. 

Hal ini menanggapi rencana Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) untuk menggelar pembelajaran tatap muka (PTM)  secara terbatas pada bulan Juli 2021.

"KPAI mendorong daerah untuk jujur pada data kasus covid 19 di wilayahnya," kata Komisioner KPAI Retno Listyarti dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/6/2021).

Selain faktor kesiapan infrastruktur dan protokol kesehatan, dia juga menekankan ketika membuka madrasah/sekolah tatap muka, maka positivity rate covid-19 di daerah tersebut menjadi pertimbangan utama bagi pemenuhan hak hidup yang didalamnya termasuk hak sehat para peserta didik.

"Jangan membuka PTM di sekolah/madrasah hanya dengan pertimbangan gurunya sudah di vaksin," sambungnya.

Tak hanya itu, KPAI juga mendorong Pemda melibatkan ahli penyakit menular dan IDAI di daerahnya untuk meminta pertimbangan saat hendak memutuskan membuka madrasah/sekolah tatap muka pada Juli 2021 nanti.

Jika positivity rate diatas 10%, lanjut Retno, sebaiknya pemerintah daerah menunda pembukaan sekolah tatap muka. 

Baca Juga: Nadiem Makarim Sudah Meminta Sekolah-sekolah di Zona Hijau untuk Segera Gelar Belajar Tatap Muka

Dalam persiapan PTM ini, Retno menyebut pihaknya meminta adanya dukungan alokasi anggaran APBD dan APBN.

Kesiapan dalam pembukaan sekolah di Indonesia juga harus dinyatakan oleh seluruh pihak, baik daerah, sekolah,guru, orang tua, maupun sang anak.  

"Jika salah satu dari lima tersebut belum siap, sebaiknya tunda buka sekolah tatap muka di masa pandemi covid-19," tegas Retno. 

Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan provinsi/kabupaten/kota juga perlu melakukan nota kesepahaman terkait pendamping sekolah dalam PTM.

Sekolah perlu mendapat edukasi dan arahan dalam penyusunan protokol kesehatan/SOP AKB di satuan pendidikan. Selain itu, sekolah dapat mengakses layanan fasilitas kesehatan terdekat ketika ada situasi darurat.

"Misalnya ditemukan kasus warga sekolah yang suhunya di atas 37,3 derajat  atau ada warga sekolah yang pingsan saat PTM berlangsung," jelas dia. 

Baca Juga: Nadiem Makarim Ngotot Sekolah Tatap Muka Dimulai Juli: Tak Ada Tawar Menawar untuk Pendidikan!

Dalam kesempatan itu, Retno memaparkan pihaknya mendukung Pemerintah Daerah yang membuka sekolah tatap muka di pulau-pulau kecil atau wilayah-wilayah pelosok yang kasus covidnya nol atau sudah di bawah 5% positivity  ratenya.

Pembukaan sekolah wajib dilaksanakan dengan  tetap menerapkan protokol kesehatan dan siswa yang masuk hanya 50%, terutama di wilayah ini memiliki kendala besar dalam melaksanakan PJJ secara daring. 

Selain yang disebutkan tadi, KPAI juga memiliki rekomendasi lain untuk PTM secara terbatas pada Juli mendatang, seperti:

1. KPAI mendorong daerah untuk membuka sekolah tatap muka pada setiap jenjang pendidikan secara bertahap pada setiap jenjang pendidikan. Sedangkan untuk PAUD dan SD kelas 1-3, sekolah harus memperhatikan kesiapan siswa taat protokol kesehatan.

2. KPAI mendorong adanya edukasi tentang protokol kesehatan kepada pendidik, tenaga kependidikan, siswa, dan orang tua secara komprehensif dan terus menerus agar semua pihak memiliki kesadaran tentang menjalankan protokol kesehatan dalam situasi pandemi. Semua warga sekolah harus jujur dengan kondisi kesehatannya, tidak berangkat jika memiliki tanda-tanda infeksi covid, dan atau menyampaikan kepada gugus tugas covid di sekolah sehingga dapat menghindarkan terjadinya kluster baru.

3. KPAI mengapresiasi ujicoba PTM di provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah karena sangat hati-hati membuka sekolah meskipun hanya ujicoba di semua jenjang mulai dari SD sampai SMA/SMK. Sekolah yang terlibat kurang dari 5% dan hanya sekitar seperlima jumlah siswa yang mengikuti PTM secara terbatas. 

Baca Juga: Sekolah Menyiapkan Fasilitas Prokes Jelang PTM

4. KPAI mendorong kebijakan Belajar dari Rumah (BDR) atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) harus diperbaiki agar dapat melayani semua anak dan mengatasi turunnya kualitas pendidikan. Selama pandemi, sekolah harus menerapkan PJJ dan PTM secara bergiliran, oleh karena itu Pemerintah harus terus menerus mengevaluasi dan memperbaiki PJJ dengan melakukan pemetaan kesenjangan akses digital antar sekolah dan antar daerah, serta pemetaan variasi PJJ atau BDR antar sekolah dan antar daerah.

5. KPAI mendorong PTM diselenggarakan dengan mengedepankan pembahasan pada materi-materi yang sulit dan sangat sulit di seluruh mata pelajaran, serta mengutamakan  materi praktik yang  sulit  didaringkan;

6. KPAI juga mendorong PTM dapat digunakan untuk memberdayakan para guru Bimbingan dan Konseling (BK) melayani konseling anak-anak yang mengalami tekanan psikologis selama pandemi covid-19.

7. KPAI mendorong peningkatan pengawasan Pembelajaran Tatap Muka pada bulan Juli dengan mengoptimalkan fungsi Pengawas Sekolah dan Komite Sekolah.

8. KPAI mendorong keterlibatan dan partisipasi anak dalam pengambilan keputusan terkait anak khususnya dalam proses PTM, serta melakukan edukasi kepada sesama siswa diantaranya melalui organisasi intra sekolah seperti OSIS dan Pramuka.