AIMAN - Operasi Senyap, di Balik Tes KPK?

Lalu ada nama Deputi pengawas internal KPK, Herry Muryanto. Ia pun disebut dalam daftar 75 pegawai yang dapat tak lolos tes.

Selain kerap menangani kasus pelanggaran pegawai internal di KPK, pada akhir 2018, Herry tercatat pernah menangani dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri, yang saat itu menjabat deputi penindakan KPK.

Operasi Senyap di Balik Tes KPK?

Dari data - data di atas, hingga kesan terbentuk di sebagian kalangan bahwa ada sesuatu yang janggal dari pemberhentian para "Macan Antikorupsi" di KPK.

Atas hal ini, Juru bicara KPK, Ali Fikri, secara normatif berpendapat berbeda. 

"Tentu kami berkomitmen untuk terus lakukan tugas pokok dan fungsi KPK, sekalipun kami menyadari ada dinamika yang terjadi di dalam proses peralihan pegawai KPK, jawab Ali menanggapi dilaporkannya sejumlah Pimpinan KPK ke Komnas HAM oleh 75 pegawai yang tak lolos tes, pekan lalu (Selasa, 25/5/2021).

Baca Juga: Kecurigaan Adanya Operasi Senyap Dalam Tes Wawasan Kebangsaan Tak Berdasar (3) - AIMAN

Analis Intelijen: Tak Ada Operasi Senyap, Tes Itu Bisa Dibuka

Sementara Analis Intelijen yang juga Direktur Eksekutif Pusat Studi Politik & Kebijakan Strategis, Stanislaus Riyanta, mengungkapkan bahwa dirinya tidak meyakini ada operasi senyap berupa persekongkolan untuk menyingkirkan puluhan pegawai yang dikatakan jadi tulang punggung pemberantasan korupsi di KPK.

Pertama, apakah dengan tidak adanya para pihak yang dikatakan sebagai tulang punggung ini, pemberantasan korupsi di KPK akan berhenti, saya kira tidak! kata Stanis di program AIMAN yang tayang setiap senin malam pukul delapan.

Lalu ia mengungkapkan logika, bahwa tidak mungkin operasi senyap dilakukan melalui tes.

Karena tes bisa dibuka." Buka saja tesnya, gunakan pihak ketiga yang independen, semua akan terbukti, operasi senyap tidak akan mungkin dilakukan pada tes yang punya bukti jelas!" jelas Stanis.

Direktur KPK: 75 Tak Lulus di 3 Ruang Ujian

Meski saya mendapatkan pernyataan di sisi lain, saat saya mewawancarai Direktur Kampaye Antikorupsi KPK, nonaktif, Giri Suprapdiono, yang sempat lama menjadi Direktur Gratifikasi yang datanya banyak menjadi rujukan penyidik untuk menjerat para tersangka hingga terpidana kasus korupsi di KPK.

Giri menjelaskan bahwa hanya ada 3 dari 30 ruangan yang digunakan. Dan pada ketiga ruangan ujian ini berisi semua nama yang belakangan dinyatakan tidak lolos TWK di KPK. Ini data terbaru yang diungkapkan Giri di Program AIMAN. 

Selain dari pada itu, Giri juga mengungkapkan secara eksklusif kepada AIMAN, bahwa selama tes semua perlengkapan dititipkan di tempat khusus. Hingga tes hanya boleh pensil. 

"Apakah penggunaan pensil itu, ada tujuan tertentu, misalnya untuk mengubah jawaban jika sewaktu-waktu dibuka ke publik?"

Ada dua sisi dari Pro-Kontra TWK yang berujung pada rencana pemberhentian puluhan pegawai senior yang selama ini kerap diidentikkan sebagian kalangan sebagai tulang punggung pemberantasan korupsi di negeri ini.

Menarik untuk terus dicermati. 

Menarik pula untuk terus menempatkan isu ini dengan sentuhan hati nurani.

Dengan catatan, korupsi masih kita anggap sebagai kejahatan kemanusiaan yang luar biasa di negeri ini.

Jika tidak, selamat tinggal!

Saya Aiman Witjaksono...

Salam!