Presiden Jokowi Singgung Berbagai Program Tak Jelas: Bangun Pelabuhan tapi Tak Ada Akses, Apa-apaan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo atau Jokowi bicara mengenai sejumlah program yang dibangun oleh pemerintah daerah (Pemda) dalam acara Rakornas Pengawasan Internal Pemerintah.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyinggung sejumlah program pemerintah daerah yang tidak jelas peruntukan dan sasarannya.

Baca Juga: Jokowi Berterima kasih kepada Umat Buddha di Hari Raya Waisak Karena Hal Ini

Akibatnya, kata Jokowi, banyak program pemerintah daerah yang tidak sinkron dengan program pemerintah pusat.

Jokowi mengaku kerap terjun ke lapangan untuk melakukan peninjauan. Salah satunya meninjau waduk.

Namun, ketika itu ia mendapati fakta bahwa waduk itu tak didukung dengan infrastruktur lain berupa irigasi.

"Saya melihat, saya ini di lapangan terus, ada waduk, tidak ada irigasinya. (Baik) irigasi premier, sekunder, tersier. Itu ada (kondisi seperti) itu," kata Jokowi yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (27/5/2021).

Baca Juga: Jokowi Tetap Optimistis, Meski Tak Mudah Capai Target Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Selain waduk, Presiden Jokowi kembali mencontohkan terkait pembangunan pelabuhan. Sama seperti waduk, pelabuhan yang ditinjau presiden juga tidak didukung dengan infrastruktur penunjang lainnya.

"Ada bangun pelabuhan baru tapi tidak ada akses jalan ke situ, apa-apaan. Bagaimana pelabuhan itu bisa digunakan," ucap Presiden Jokowi.

Menurut Jokowi, kasus program pemerintah daerah yang tak sinkron dengan pemerintah pusat jumlahnya tidak sedikit. Namun, mantan wali kota Solo itu tak menyebut angka pasti.

Baca Juga: Presiden Jokowi: Saya Tidak Berikan Toleransi Terhadap Penyelewengan Anggaran

"Ini ada dan tidak hanya satu. Ini yang harus terus dikawal, ini menyebabkan tidak optimalnya daya ungkit program dan masyarakat juga dirugikan," ujarnya.

Jokowi karena itu mengingatkan kondisi tersebut tidak memberikan manfaat untuk masyarakat.

Dengan melihat banyaknya program yang tidak sinkron tersebut, Jokowi lantas memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) pada kementerian dan daerah melakukan pengawasan.

Baca Juga: Jokowi Kesal Data Bansos Amburadul: Nggak Akurat, Tumpang Tindih!

Adapun pengawasan tersebut akan dimulai dari hulu untuk berbagai program yang bakal dikerjakan.

"Harus dikawal sejak awal saat perencanaan, harus diikuti, tidak sekedar mengulang terus. Kita mengulang-ulang perencanaan dari tahun-tahun sebelumnya sehingga tidak pas, tidak adaptif terhadap situasi hari ini," tutur Jokowi.

"Sekali lagi, dalam tiga tahun ini apalagi adanya pandemi ini, disrupsi, arus gelombang perubahan itu betul-betul nyata dan bergerak sangat cepat sekali sehingga semua harus cepat beradaptasi dengan arus gelombang perubahan itu."

Baca Juga: KPK Dituding Membangkang Perintah Jokowi soal Pemberhentian 51 Pegawai, Istana Beri Pembelaan