Presiden Jokowi: Saya Tidak Berikan Toleransi Terhadap Penyelewengan Anggaran

“Pemerintah telah menyiapkan dana pemulihan ekonomi nasional hampir Rp700 triliun yang harus direalisasikan secara cepat. Ini harus cepat karena kita kejar-kejaran dan tepat sasaran. Agar ekonomi kita bisa bangkit kembali,” lanjutnya.

Baca Juga: Ketua Wadah Pegawai KPK Ingin Presiden Jokowi Supervisi Soal Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN

Atas dasar itu, Presiden Jokowi minta percepatan belanja pemerintah terus dikawal dan ditingkatkan.

“Supaya kita tahu semuanya realisasi belanja pemerintah masih rendah, sekitar kurang lebih 15% ini untuk APBN, 7% untuk APBD, masih rendah. Serapan belanja PEN juga masih rendah baru 24,6%. Sekali lagi kecepatan tapi juga ketepat sasaran,” ujarnya.

Dalam cermatnya, Presiden Jokowi mengkritik kecepatan dalam pengadaan barang dan jasa juga masih lambat.

Pada Kuartal pertama realisasi pengadaan barang dan jasa dari Kementerian lembaga baru sekitar 10,98%, kemudian pengadaan barang dan jasa untuk Pemda kurang dari 5%.

“Ya terus harus diikuti dan dikawal, dibantu. Karena itu saya minta BPKB dan seluruh aparat pengawasan intern pemerintah melihat betul mencari penyebab lambatnya realisasi belanja ini. Ini ada apa?,” kata Presiden.

Selain itu, Presiden Jokowi meminta kualitas perencanaan juga perlu terus ditingkatkan untuk mencapai tujuan pemerintah.

Saat ini menurutnya, masih ada program yang tidak jelas ukuran keberhasilannya.

“Sehingga ini tidak mendukung pencapaian dari tujuan, dan tidak sinkron dengan program atau kegiatan lainnya. Sehingga kesenjangan antara arah pembangunan pusat dan daerah itu masih terjadi,” ujarnya.

“Saya lihat, saya ini di lapangan terus, ada waduk nggak ada irigasinya, irigasi primer sekunder tersier nggak ada itu, ada itu kita temukan di lapangan. Ada bangun Pelabuhan, pelabuhan baru, nggak ada akses jalan ke situ,” tambahnya.

Presiden Joko Widodo mengatakan masih ada program yang tidak jelas ukuran keberhasilannya.

Padahal 2021 sudah ditetapkan sebagai tahun pemulihan ekonomi nasional.