Soal Polemik Alih Status, Moeldoko: Beri Kepercayaan KPK untuk Memperkuat Diri

JAKARTA, KOMPAS.TV – Kepala Staf Presiden Moeldoko meminta agar praduga yang tidak konstruktif terhadap tes wawawasan kebangsaan sebagai upaya pelemahan KPK dihentikan.

Menurut Moeldoko tes wawasan kebangsaan (TWK) dilakukan bagi seluruh ASN tidak hanya KPK saja.

TWK, sambung Moeldoko, seharusnya dilihat sebagai betuk penguatan pegawai pemerintahan terhadap wawasan kebangsaan.

Baca Juga: Moeldoko: TWK Berlaku di Semua Lembaga, Kenapa di KPK Diributkan?

“Seluruh mereka yang berporses atas alih status menjadi ASN di semua lembaga berlaku TWK. Termasuk juga di BUMN,” ujar Moeldoko dalam keterangan video, Rabu (26/5/2021).

Moeldoko juga meminta agar semua pihak bisa bijak dalam menyikapi polemik yang terjadi di KPK.

Ia juga mendorong polemik ini tidak perlu diperpanjang, dan KPK harus terus diperkuat dan beri kepercayaan penuh untuk membenahi dan memperkuat diri dalam penanggulan korupsi di Indonesia.

“Bekerja untuk menindak koruptor dengan tidak pandang bulu itu penting, termasuk juga pencegahan. Maka dari itu saatnya KPK kembali kepada tugas pokok dan fungsinya, kita dukung sepenuhnya,” ujar Moeldoko.

Baca Juga: Moeldoko: TWK Berlaku di Semua Lembaga, Kenapa di KPK Diributkan?

Moeldoko juga menyarankan agar perlu dipikirkan skenario atas perbaikan dari mereka yang wawasan kebangsaannya masih kurang.

Skenario ini bukan hanya di KPK melainkan di semua lembaga dalam proses alih status menjadi ASN.

Hal itu, merupakan keinginan dari Presiden Joko Widodo. Sebab persoalan wawasan kebangsaan bisa naik turun lantaran ancamannya semakin keras.

Baca Juga: Parameter Warna Merah untuk 51 Pegawai KPK yang Diberhentikan Dipertanyakan Akademisi UGM

Termasuk melibatkan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam TWK. Sebab dua ormas keagamaan ini sudah teruji mampu merajut simpul kebangsaan dan kebhinekaan Indonesia.

“Untuk itu penguatan sungguh sangat diperlukan,” ujar Moeldoko.

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengumumkan 51 dari 75 pegawai yang tidak masuk syarat dalam TWK diberhentikan dari KPK.

Keputusan tersebut setelah KPK berkoordinasi dengan lima lembaga dan tim asesor. Penilaian tim asesor tes wawasan kebangsaan, 51 pegawai itu sudah tidak bisa dibina menggunakan wawasan kebangsaan untuk dapat diangkat menjadi ASN.

Baca Juga: Sebut di BPIB Ada yang Tak Lulus TWK, Moeldoko Heran di KPK Begitu Ribut

Sementara 24 pegawai sisanya masih diberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan wawasan kebangsaan sebelum diangkat menjadi ASN.

“KPK terus berusaha membangun SDM yang tidak hanya aspek kemampuan tetapi aspek kecintaan tanah air, bela negara, kesetiaan pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintah yang sah serta bebas dari radikalisme dan organisasi terlarang,” ujar Alexander Marwata saat jumpa pers di kantor BKN, Selasa (25/5/2021).

Adapun rapat koordinasi itu dihadiri KPK dengan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM (Kemenkumham) Yasona Laoly.

Baca Juga: Wadah Pegawai Minta Presiden Jokowi Turun Tangan Soal Polemik Alih Status di KPK

Serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) , Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).