Dewas BPJS Kesehatan Sebut Kebocoran Data Bahayakan Keamanan Nasional

JAKARTA, KOMPAS.TV - Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan menyebut, ada risiko keamanan nasional akibat kebocoran data milik lembaganya.

Hal ini sesuai analisis risiko atas skandal 279 juta data BPJS Kesehatan.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Achmad Yurianto menyebut, bahaya keamanan nasional ini terkait data kependudukan yang mencakup data anggota TNI dan Polri.

“Sebagian besar data kependudukan termasuk TNI, Polri, dan semuanya ada di sana (data BPJS Kesehatan yang bocor). Kalau memang benar data itulah yang dimiliki (peretas) dan sesuai dengan kenyataan, maka risiko keamanan nasional ini akan semakin terlihat," kata Yurianto dalam rapat bersama dengan Komisi IX DPR, Selasa (25/5).

Baca Juga: BPJS Kesehatan Minta Masyarakat Tak Panik Data Bocor, Sistem Keamanan Diklaim Sesuai Standar

Sebab itu, Dewas pun segera menyampaikan saran kepada Direksi BPJS Kesehatan terkait masalah kebocoran data ini.

"Kami segera berikan saran, nasehat, dan pertimbangan kepada direksi secara tertulis, lisan, dan terlibat langsung dengan berbagai pertemuan terkait dengan isu kebocoran data peserta ini," kata Yurianto.

Pihak Direksi BPJS Kesehatan kini terus menyelidiki masalah kebocoran data itu.

Yurianto mengatakan, pihaknya akan memberi tahu masyarakat dan pemangku kepentingan BPJS Kesehatan bila menemukan fakta terbaru soal kebocoran data itu.

“Kami akan segera menindaklanjuti secara hukum kalau memang ini benar kebocoran data peserta,” kata Yurianto.

Menurut Yurianto, Dewas dan Direksi BPJS Kesehatan juga sedang mempersiapkan rencana antisipasi agar kejadian serupa tak terjadi.

Baca Juga: Menko PMK Pastikan Kasus Kebocoran Data Tidak Pengaruhi Kinerja BPJS Kesehatan

“Kemudian, kami segera melakukan langkah mitigasi atas seluruh potensi risiko karena ini akan memiliki dampak besar terkait dengan reputasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” beber Yurianto.

Kebocoran data ini, kata Yurianto, pun berdampak buruk atas reputasi program Jaminan Kesehatan Nasional.  

Masalah ini membongkar risiko sistem internal BPJS Kesehatan.

Padahal, Pemerintah sedang berusaha meningkatkan jumlah kepesertaan program JKN mencapai 98% penduduk Indonesia untuk mewujudkan target Cakupan Kesehatan Universal (UHC) pada 2024.

Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengklaim, jumlah peserta JKN mencapai 82,3% penduduk Indonesia hingga akhir Maret 2021.

Namun, kasus kebocoran data BPJS Kesehatan terjadi saat jumlah kepesertaan JKN ini terus meningkat dari tahun ke tahun.  

Masalah kebocoran data BPJS Kesehatan ini pun telah dipastikan kebenarannya oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Baca Juga: Data 279 Juta WNI Bocor, BPJS Kesehatan Tempuh Langkah Hukum

Juru bicara Kominfo Dedy Permadi menyebut 100.002 sampel data penduduk indonesia yang bocor ke forum peretas identik dengan data BPJS Kesehatan.

"Kominfo menemukan bahwa sampel data diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan,” kata Dedy di Gedung Kominfo, Jakarta, Jumat (21/5/2021).

“Hal tersebut didasarkan pada struktur data yang terdiri dari Nomor Kartu, Kode Kantor, Data Keluarga/Tanggungan, dan status Pembayaran yang identik dengan data BPJS Kesehatan," imbuh Dedy.