KPK Periksa Bupati Nganjuk Terkait Dugaan Suap Jual Beli Jabatan

NGANJUK, KOMPAS.TV- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah uang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang diduga melibatkan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat, Minggu (9/5/2021).

Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Senin (10/5/2021).

“Berapa uang yang diamankan, kita sedang melakukan pemeriksaan,” singkatnya.

Sebelumnya, KPK bekerjasama dengan Bareskrim Polri melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Ngajuk, Jawa Timur.

Baca Juga: Kerja Sama dengan Bareskrim Polri, KPK OTT Bupati Nganjuk

Tangkap tangan yang dilakukan KPK diduga terkait dengan suap jual beli jabatan di Pemkab Nganjuk, Jawa Timur.

Dari OTT yang dilakukan, setidaknya tiga ruangan Sub Mutasi Badan Kepegawaian Daerah di Pemkab Ngajuk, Jawa Timur, sudah disegel.

Penyegelan tersebut dilakukan pada Minggu malam sekitar pukul 23.00 WIB.

Dalam keterangan petugas Linmas di Pemkab Nganjuk, ada tiga mobil yang membawa rombongan ke ruang Sub Mutasi Badan Kepegawaian Daerah.

Baca Juga: OTT Bupati Nganjuk, KPK Segel Tiga Ruangan Mutasi Badan Kepegawaian Daerah

Meski demikian, Petugas tersebut tidak dapat memastikan aktivitas rombongan tersebut di area Pemkab Nganjuk. Termasuk barang apa saja yang disita.

Terkait OTT ini, KPK memiliki 1x24 jam untuk menentukan status hukum Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat.

Novi Rahman Hidhayat memimpin di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur sejak 24 September 2018.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk, Novi Rahman Hidhayat yang berpasangan dengan Marhaen Djumadi adalah kandidat yang diusung PDI P, PKB, dan Partai Hanura.

Novi Rahman Hidhayat dan Marhaen Djumadi memenangkan Pemilihan Bupati dengan total perolehan 20 kursi. 

Baca Juga: Febri Diansyah Sebut Upaya Penyingkiran Novel Baswedan dari KPK Sudah Terjadi Berulang Kali

Dalam rekam jejaknya, Novi Rahman Hidhayat merupakan Bupati muda yang cukup kaya.

Novi Rahman Hidhayat merintis karier bisnisnya sejak bangku SMA dan sudah memiliki 36 perusahaan dengan totoal karyawan 40.000 orang.

Baca Juga: Soal Nasib 75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, KPK: Kami Bukan Lempar Tanggung Jawab

Dalam karier politiknya sebagai Bupati Nganjuk, Novi menyerahkan gaji ke lembaga kesejahteraan rakyat. Ia juga tidak menggunakan mobil dinas.

Dalam memimpin Ngajuk, Novi juga memberlakukan aturan kepada Aparatur Sipil Negara untuk membayar zakat untuk mengatasi kemiskinan. Gebrakan lainnya, Novi pernah mengganti 18 Kepala Dinas sekaligus tepat di malam pergantian tahun baru 2018.