LIPI: Pernyataan Bamsoet "HAM Belakangan Saja" justru Tutup Ruang Diskusi di Papua

JAKARTA, KOMPAS.TV- Pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) soal urusan hak asas manusia (HAM) dibicarakan belakangan dalam konteks penumpasan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua terus memantik polemik.

Kali ini seorang peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Irine Hiraswari Gayatri mengkritik keras pernyataan Bamsoet tersebut.

“Pernyataan Bamsoet tersebut bukan hal yang penting untuk disampaikan ke publik. Malah ini justru menutup ruang diskusi yang penting dan cerdas disampaikan di tengah-tengah kecenderungan orang untuk mengglorifikasi cara kekerasan,” kata Irine dalam diskusi virtual bertajuk “Mengkaji Penyematan Label Teroris Kepada KKB Papua: Solusi atau Masalah”, Jumat (7/5/2021).

Baca Juga: Ketua MPR Bambang Soesatyo Minta Ruang Gerak KKB Dipersempit

Irine pun meminta petinggi partai politik dan wakil rakyat di parlemen untuk tidak menyampaikan pernyataan yang berdampak besar dalam pemenuhan HAM.

Baginya, para pejabat, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif seharusnya, tidak membuat pernyataan yang bisa menyakiti perasaan rakyat.

“Kalau kita pikir di Papua masih jadi bagian dari Indonesia, mungkin secara diksi juga bisa dihitung, janganlah kita melukai perasaan rakyat,” ujarnya.

Terlebih, Indonesia menganut sistem demokrasi multipartai sehingga setiap keputusan politik akan terrefleksi dalam pernyataan para tokoh besar di partai politik.

"Jadi semua keputusan politik juga akan bermuara pada statement para pembesar di partai politik,” kata dia.

Baca Juga: KontraS Menilai Pelabelan Teroris bagi KKB sebagai Upaya Balas Dendam Negara

Lebih lanjut Irine pun mengimbau para pembuat kebijakan memikirkan agar pendekatan militer tidak terus menerus berlanjut di wilayah Papua.

“Jadi pendekatan saya adalah policy maker masih harus berpikir supaya tidak menyetujui berlarutnya penggunaan pendekatan militeristik di sana terutama memikirkan implikasinya pada masyarakat sipil,” tuturnya.

Ia menyarankan para pembuat kebijakan lebih memikirkan dampak pendekatan militer dalam penyelesaian konflik di Papua.

“Mengurangi atau memitigasi kecenderungan collateral damage karena konflik yang berkepanjangan dan karena penggunaan senjata yang bekepanjang dan baik dari kalangan TNI Polri dan juga OPM,” lanjutnya.

Sebagaimana diketahui Ketua MPR meminta TNI, Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) menurunkan kekuatan penuh untuk melakukan tindakan tegas terukur terhadap KKB di Papua.

Baca Juga: Perburuan Terus Dilakukan, Kapolda Papua Ternyata Minta Anggota KKB Ditangkap Hidup-hidup, Ada Apa?

Hal tersebut ia ungkapkan untuk menanggapi gugurnya Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Mayjen Anumerta TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha yang tertembak KKB, Minggu (25/4/2021).

Menurutnya, tidak boleh ada lagi toleransi terhadap KKB untuk melakukan aksi kejahatan yang meresahkan masyarakat serta mengakibatkan korban jiwa.

"Saya meminta pemerintah dan aparat keamanan tidak ragu dan segera turunkan kekuatan penuh menumpas KKB di Papua yang kembali merenggut nyawa," kata Bambang Soesatyo dalam keterangannya, Senin (26/4/2021).

"Tumpas habis dulu. Urusan HAM kita bicarakan kemudian. Kalau perlu turunkan kekuatan 4 Matra terbaik yang kita miliki selain Brimob Polri. Gultor Kopassus, Raiders, Bravo dan Denjaka. Kasih waktu satu bulan untuk menumpas mereka," tegas politikus Partai Golkar ini.

Baca Juga: TNI AD Kirim Pasukan Setan, Tim Elite untuk Buru KKB di Papua