Ini Bus yang Diperbolehkan Beroperasi Selama Periode Mudik Lebaran 2021

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan membatasi jumlah bus yang boleh beroperasi selama periode larangan mudik lebaran pada tanggal 6 sampai 17 Mei 2021.

Kepada kendaraan bus yang boleh beroperasi selama periode mudik lebaran, Kemenhub akan menempelkan stiker khusus.

Baca Juga: Syarat yang Harus Dipenuhi Jika Ingin Mudik dari Terminal Pulo Gebang

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi mengatakan pihaknya akan melakukan diskusi dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) terkait komposisi pembatasan jumlah bus yang boleh beroperasi ini.

"Pembatasan jumlah bus yang dibatasi pada periode larangan mudik ini, salah satunya menggunakan stiker khusus angkutan mudik yang akan ditempel di bus," kata Budi dikutip dari Tribunnews.com pada Minggu (2/5/2021).

Budi menjelaskan, hanya bus yang memiliki stiker khusus ini saja yang diperbolehkan untuk melakukan perjalanan pada periode mudik lebaran.

Meski begitu, kata dia, kepada para penumpang yang melakukan perjalanan dengan bus berstiker khusus itu juga harus melengkapi persyaratan yang sudah ditetapkan.

Baca Juga: Polisi Ungkap Kasus Travel Gelap Gaet Penumpang Mudik Lebaran, Patroli Cyber Terus Monitor Medsos

"Kemudian untuk bus yang tidak ada stikernya, sebetulnya tidak boleh jalan nantinya. Cuma nanti kita akan diskusi lebih lanjut terkait hal ini," ujar Budi.

Adapun aturan larangan mudik terdapat pengecualian untuk sebagian orang. Beberapa yang memenuhi syarat masih diperbolehkan bepergian selama periode mudik lebaran tanggal 6-17 Mei 2021.

Mereka yang boleh melakukan perjalanan, antara lain, Pegawai Negeri Sipil (PNS), pegawai BUMN/BUMD, TNI-Polri, hingga pegawai swasta yang melakukan perjalanan dinas.

Namun, mereka harus menyertakan surat tugas dengan tanda tangan basah dan cap basah dari pimpinannya.

Baca Juga: Jokowi Minta Gubernur-Bupati Tegas Larang Warga Mudik, Keselamatan Bersama Prioritas Utama

Pengecualian juga berlaku untuk kunjungan keluarga yang sakit, kunjungan duka anggota keluarga yang meninggal dunia.

Kemudian, pelayanan ibu hamil dengan satu orang pendamping, pelayanan ibu bersalin dengan maksimal dua orang pendamping, serta pelayanan kesehatan darurat.

Atas alasan darurat tersebut, mereka diberikan izin mudik. Namun demikian, tetap harus menyertakan surat jalan dari RT/RW dan lurah setempat.

Sementara itu, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) sebelumnya pada periode larangan mudik akan menghentikan sementara layanan Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).

Baca Juga: Mulai 6 Mei, Penyekatan Pemudik di Jalur Arteri Karawang-Bekasi akan Dilakukan Selama 24 Jam

Kepala BPTJ, Polana Pramesti, mengatakan selama periode larangan mudik layanan Bus AKAP dan AKDP di terminal bus tipe A di wilayah Jabodetabek akan dihentikan sementara.

"Kebijakan ini penghentian sementara operasional Bus AKAP dan AKDP berlaku untuk semua terminal tipe A yang berada dalam pengelolaan BPTJ ataupun Pemerintah Daerah," ucap Polana dalam diskusi virtual, Kamis (30/4/2021).

Menurut Polana, penghentian operasional ini tidak berlaku untuk angkutan perkotaan lintas wilayah atau aglomerasi seperti Transjabodetabek.

"Tetapi untuk melayani calon penumpang bus yang dikecualikan dalam aturan larangan mudik lebaran, kami tetap membuka Terminal Pulo Gebang," ujar Polana.

Baca Juga: Jelang Larangan Mudik, Pelabuhan Merak Dipadati Kendaraan Pribadi yang Pilih Mudik Lebih Awal

Semua operasional Bus AKAP dan AKDP, lanjut Polana, akan terpusat di Terminal Pulo Gebang untuk melayani perjalanan yang dikecualikan dari aturan larangan mudik.