Karyono Wibowo: Reshuffle Kabinet Harus Menempatkan Orang yang Sejalan dengan Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.TV - Upaya menggabungkan Kementerian Riset Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memunculkan wacana yang mengarah pada reshuffle kabinet.

Direktur Eksekutif Indonesian Pubic Institute (IPI), Karyono Wibowo, dalam siaran persnya, Selasa (20/4/2021), mengatakan wacana reshuffle menguat usai muncul rencana peleburan Kemenristek dan Kemendikbud, serta dibentuknya Kementerian Investasi.

Terlebih, Presiden Jokowi sudah menerbitkan Surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian.

Juga rencana itu pun telah mendapat persetujuan DPR melalui Rapat Paripurna yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (9/4/2021) lalu.

"Berkaitan dengan hal itu mungkin saja presiden memang sudah memiliki agenda untuk melakukan reshuffle terbatas, tidak terbatas pada kementerian baru," ujarnya.

"Boleh jadi ada pergeseran posisi menteri dan atau ada sejumlah menteri yang terdepak diganti dengan orang baru."

Mengenai siapa yang akan menempati kementerian baru atau menteri yang bakal digeser ke posisi tertentu, lanjut Karyono, tentu menjadi kewenangan presiden sebagai hak prerogatif.

Baca Juga: Muncul Nama-Nama Jelang Reshuffle, Pengamat: Semoga Presiden Jokowi Tak Pusing lalu Gagal Fokus

Menurutnya, presiden sudah memiliki pertimbangan dan skema tersendiri jika melakukan reshuffle.

Kendati demikian, diharapkan skema presiden dalam melakukan reshuffle atau menempatkan seseorang di kementerian baru bisa sejalan dengan harapan rakyat, yaitu menempatkan orang yang tepat.

"Yang memiliki integritas, kapabilitas, kompetensi dan totalitas dalam mengemban amanah untuk kemajuan bangsa," ujarnya.

"Menteri-menteri yang kinerjanya buruk yang harus dicopot atau jika ada menteri yang dinilai masih memiliki integritas tetapi tidak cocok di posisinya saat ini bisa digeser ke posisi yang sesuai dengan bidang keahliannya."

Adapun terkait dengan wacana pergantian menteri yang mengarah pada seseorang berinisial M, Karyono menilai, bahwa hal itu merupakan pendapat spekulatif yang belum tentu benar.

Pasalnya, jumlah menteri yang berinisial M cukup banyak di Kabinet Indonesia Maju. Selain Moeldoko, ada Muhadjir Effendi, M.Lutfi, dan Mahfud MD. 

Lalu juga ada yang lain seperti Muhammad Tito Karnavian dan Muhammad Basuki Hadimuljono.

"Justru saya memprediksi beberapa menteri atau pejabat setingkat menteri yang memiliki nama depan M seperti Moeldoko, Mahfud MD, Muhammad Tito Karnavian, Muhammad Basuki Hadimuljono, masih dipertahankan dalam kabinet Indonesia Maju," ujarnya.

"Terlepas dari kontroversinya, posisi mereka masih dibutuhkan Presiden Joko Widodo di pemerintahan."

Adapun untuk M Lutfi dan Muhadjir Effendi, menurut Karyono, peluang mereka untuk di-reshuffle fifty-fifty. 

"Mungkin saja akan dilakukan pergeseran ke pos-pos lain," ujarnya.

Meski demikian, langkah penggabungan dan pembentukan kementerian baru membuka celah pelbagai kekuatan politik dengan mengkapitalisasi momentum untuk mendorong reshuffle kabinet.

Baca Juga: Soal Reshufle, PAN Masih Tunggu Kabar Istana