Karyono Wibowo: Reshuffle Kabinet Harus Menempatkan Orang yang Sejalan dengan Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.TV - Upaya menggabungkan Kementerian Riset Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memunculkan wacana yang mengarah pada reshuffle kabinet.

Direktur Eksekutif Indonesian Pubic Institute (IPI), Karyono Wibowo, dalam siaran persnya, Selasa (20/4/2021), mengatakan wacana reshuffle menguat usai muncul rencana peleburan Kemenristek dan Kemendikbud, serta dibentuknya Kementerian Investasi.

Terlebih, Presiden Jokowi sudah menerbitkan Surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian.

Juga rencana itu pun telah mendapat persetujuan DPR melalui Rapat Paripurna yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (9/4/2021) lalu.

"Berkaitan dengan hal itu mungkin saja presiden memang sudah memiliki agenda untuk melakukan reshuffle terbatas, tidak terbatas pada kementerian baru," ujarnya.

"Boleh jadi ada pergeseran posisi menteri dan atau ada sejumlah menteri yang terdepak diganti dengan orang baru."

Mengenai siapa yang akan menempati kementerian baru atau menteri yang bakal digeser ke posisi tertentu, lanjut Karyono, tentu menjadi kewenangan presiden sebagai hak prerogatif.

Baca Juga: Muncul Nama-Nama Jelang Reshuffle, Pengamat: Semoga Presiden Jokowi Tak Pusing lalu Gagal Fokus

Menurutnya, presiden sudah memiliki pertimbangan dan skema tersendiri jika melakukan reshuffle.

Kendati demikian, diharapkan skema presiden dalam melakukan reshuffle atau menempatkan seseorang di kementerian baru bisa sejalan dengan harapan rakyat, yaitu menempatkan orang yang tepat.