Anggota DPR Sebut BPOM Sudah Main Politik Cari Dukungan hingga Ingkar Janji soal Vaksin Nusantara

Alasan BPOM

Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito mengatakan, penilaian BPOM terhadap Vaksin Nusantara sudah sesuai standar yang berlaku dalam pengembangan vaksin yaitu aspek Good Laboratory Practice (GLP) dan Good Manufacturing Practice (GMP).

Tim peneliti dari Vaksin Nusantara pun harus memperbaiki uji klinik fase I yang telah disampaikan BPOM apabila ingin melanjutkan uji klinik fase II.

"Vaksin dendritik ini belum bisa dilanjutkan ke fase II, sudah clear kan, karena ada temuan-temuan correction action, preventive action. Koreksi-koreksi yang diberikan oleh Badan POM itu harus ada perbaikan dulu kalau mau lanjut ke fase II," papar Penny dalam konferensi pers virtual, Jumat (16/4/2021).

Ditanya terkait konsekuensi kesehatan dan hukum apabila penelitian Vaksin Nusantara tetap dilanjutkan tanpa izin BPOM, Penny pun enggan mengomentarinya.

"Saya tidak mau komentari ya karena vaksin dendritik atau dikomersilkan dengan nama Vaksin Nusantara itu sudah beralih sekarang. Saya sudah tidak mau komentari lagi," jawab dia.

Saat ini, ungkap Penny, apapun kegiatan yang dilakukan terkait Vaksin Nusantara bukan merupakan kewenangan BPOM.

"Tentunya apa yang sekarang terjadi itu di luar Badan POM dan bukan kami untuk menilai itu," ujar dia.

Baca Juga: Peneliti Vaksin Nusantara Beberkan Syarat Ikut Uji Klinisnya - ROSI

Dukungan untuk BPOM

Sementara dukungan kepada BPOM salah satunya datang dari mantan Komisioner KPK Erry Riyana Hardjapamekas. Dia membantah tudingan bahwa BPOM menjadi sponsor dalam gerakan mendukung lembaga tersebut.

"Saya pikir itu tafsiran yang salah. Kami tidak minta izin siapapun," kata Erry.

Erry mengatakan, inisatif mendukung BPOM muncul dari sebuah diskusi di grup percakapan WhatsApp. Kelompok gerakan mendukung BPOM itu dinamakan Gerakan Sejuta Tes Antigen.

"Awalnya dari situ dan masing-masing menghubungi teman masing-masing dan berkumpul lah kami 100 orang. Sesederhana itu kepedulian kami sebagai warga yang waras," ujar Erry.

Menurut Erry, kelompok gerakan ingin mendukung integritas keilmuan dalam proses persetujuan atau uji klinik obat atau vaksin yang dituangkan dalam prosedur BPOM.

Baca Juga: Uji Klinis Jadi Masalah, Vaksin Nusantara Tuai Pro dan Kontra