Penny Kusumastuti Lukito, Ahli Teknik Lingkungan Pengawas Vaksin

JAKARTA, KOMPAS.TV- Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito adalah kepala BPOM pertama yang dilantik langsung oleh Presiden Joko Widodo pada  19 Juli 2016.

Dan namanya semakin menjadi bahan berita seiring dengan wabah Covid-19, karena lembaganya yang memiliki otoritas memberi izin vaksin Covid-19. Sebelum izin keluar, BPOM harus mengetahui prosedur uji klinisnya.

Maka tidak heran ketika vaksin Sinovac datang ke Indonesia, izin BPOM yang paling ditunggu sebelum disuntikkan kepada masyarakat Indonesia.

Dan kali ini, Kepala BPOM harus berhadapan dengan vaksin Nusantara yang digagas mantan Menteri Kesehatan Dokter Terawan Agus Putranto. 

Baca Juga: BPOM Lakukan Sidak Pasar dan Uji Sampel 75 Jenis Makanan

Perempuan kelahiran Jakarta 9 November 1963, ini tetap menginginkan vaksin Nusantara mengikuti prosedur uji klinis sebelum digunakan.

"Peneliti pada awalnya mengajukan 1 protokol untuk semua tahapan uji klinik fase 1, fase 2 dan fase 3 pada tanggal 23 November 2020, namun tidak disetujui oleh BPOM karena tidak sesuai dengan standar tahapan pengembangan obat dan vaksin," ujar Penny.

Posisi tersebut tidak berubah meski para anggota DPR ikut berdatangan menjadi relawan vaksin Nusantara di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Jakarta. 

Bagi Penny, beberapa anggota DPR yang jadi relawan tidak ada kaitannya dengan izin BPOM yang belum keluar.  "Yang jelas itu (anggota DPR jadi relawan vaksin Nusantara) bukan dalam kaitannya dengan BPOM untuk menjadi produk yang akan bisa dibuat massal," katanya.

Latar belakang Penny sebenarnya bukanlah ahli kimia atau kedokteran. Dia adalah lulusan Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB) yang kemudian  mengambil pendidikan lanjutan dan mendapatkan gelar Master in City Planning (MCP) dari Massachusetts Institute of Techonology (MIT), Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat. 

Baca Juga: Pro Kontra Vaksin Nusantara, BPOM Minta Penelitian Dihentikan Sementara

Setelah itu, mendapatkan gelar doktoral dengan Major bidang Teknik Lingkungan, dan Minor di Urban and Regional Planning, University of Wisconsin-Madison.

Penny lama bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara sbagai Perencana Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional  (Bappenas).

Ketika bekerja di Bappenas dia dipercaya menjadi utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Millenium Development Goals (MDGs), pada periode 2013-2016. 

Ibu empat  anak ini, sudah cukup lama malang melintang dalam urusan perencanaan kota dan pedesaan.  

Pernah duduk sebagai Deputi Bidang Regional dan Otonomi Daerah, kemudian menjadi Kepala Sub Direktorat Lingkungan Hidup periode 2001-2002. 

Pernah juga menjabat sebagai Direktur Perkotaan dan Perdesaan pada tahun 2002-2005 hingga  menjadi Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan pada 2005-2007 pada Inspektorat Utama di Bappenas.

Baca Juga: Pro Kontra Vaksin Nusantara, BPOM Minta Penelitian Dihentikan Sementara

Kiprahnya yang bersentuhan dengan pembangunan manusia, tampaknya membuat Penny tak mau main-main dengan soal perizinan obat dan makanan termasuk vaksin.  

Ketika mengeluarkan izin Emergency Use Authorization (EUA) untuk Vaksin Covid-19, Penny menjamin bahwa vaksin yang sudah diberi izin sudah memenuhi syarat keamanan.
 
"Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) memiliki peranan penting dalam memastikan bahwa vaksin Covid-19 yang digunakan memenuhi persyaratan keamanan khasiat dan mutu, dalam rangka perlindungan kesehatan dan jiwa masyarakat,” kata Penny 11 Januari 2021.