Baca Juga: Cerita Pentolan KKB Papua Cium Bendera Merah Putih: Saya NKRI, Setia kepada Pancasila dan UUD 1945
Melansir Kompas.com, Jumat (9/4/2021), ada beberapa kabupaten yang disebut Fakhiri memiliki kawasan penambangan tradisional ilegal.
"Paniai, Intan Jaya dan sebagian Yahukimo. Kalau Timika sudah jelas, makanya kita agak geser pendulang di situ agar tidak mendulang lagi," kata dia.
Tanpa menyebut detail jumlahnya, Fakhiri meyakini dari wilayah pendulangan ilegal, KKB bisa memperoleh dana cukup besar.
Dia bertekad untuk memutus seluruh sumber dana KKB agar situasi keamanan di Papua bisa kondusif.
Baca Juga: Tegas! Wamendes PDTT Sebut KKB Tidak Berhak Terima Dana Desa
"Ini kita akan monitoring supaya mereka tidak mencari uang di situ dan uangnya dipakai untuk membeli peralatan tadi," kata Fakhiri.
Terpisah, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua, Frets J Boray, membenarkan ada lokasi penambangan ilegal di empat kabupaten tersebut.
Jauhnya lokasi penambangan membuat pemerintah sulit menjangkaunya sehingga pengawasan atau bahkan penertiban sulit dilakukan.
"Kita sudah usulkan wilayahnya, sampai sekarang belum dikeluarkan izin oleh menteri (ESDM) supaya kita bisa pantau. Itu masih ilegal makanya kami tidak bisa bikin apa-apa," kata Frets saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (9/4/2021).
Baca Juga: KKB Tembak Mati Guru SD di Puncak Papua, Kapolda: Begitu Teganya Kelompok Ini
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.