Dr Farid Husain, Juru Runding Berbagai Konflik di Indonesia Meninggal Dunia

Putra seorang guru, Dr Farid Husain menamatkan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin /FK Unhas (1978) dan meraih gelar Spesialis Bedah di FK Unhas (1981) dan Spesialis Bedah Digestif di Unhas (1984).

Almarhum sempat mengenyam pendidikan spesialisasi kedokteran di Free Universiteit Amesterdam – Belanda tahun 1985.

Almarhum mengawali kariernya sebagai dosen di FK Unhas Makassar (1978-2002), menjabat Direktur Utama Rumah Sakit Islam Faisal Makassar (1995-2002).

Ketika Jusuf Kalla menjabat Menko Kesra, almarhum ditarik sebagai salah seorang stafnya. Sejak saat itu, Farid Husain mulai terlibat dalam berbagai penyelesaikan konflik di Tanah Air yang diawali dengan Konflik Poso.

Ketika itu dia menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Kesehatan Rakyat Bidang Peran Serta Masyarakat (2001-2002) lalu diangkat sebagai Deputi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Bidang Koordinasi Kesehatan dan Lingkungan Hidup (2002-2005).

Farid juga pernah menjabat berbagai posisi penting di antaranya Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan (2005-2010), Komisaris Utama PT Askes (Persero) dan Utusan Khusus Presiden RI untuk Misi Perdamaian Papua.

Komisaris Independen PT Kimia Farma (Tbk) (2013-2015), menjabat sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen PT Kimia Farma (Tbk) (2015–2018).

Sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang masih menjabat sebagai Dewan Pengawas Rumah Sakit Wahidin Sudiro Husodo. Tahun 2015 sampai sekarang juga masih menjabat sebagai Ketua Pimpinan Pusat PMI Jakarta.

Sejak 2018 hingga akhir hayatnya, Dr Farid Husain dikabarkan menjadi komisaris Bio Farma, perusahaan yang merakit vaksin Covid-19 buatan Sinovac.

Farid Husain adalah salah satu anggota delegasi pemerintah Indonesia dalam perundingan dengan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki, Finlandia pada tahun 2005.

Perundingan yang dimediasi oleh Martti Ahtisaari ini berhasil mewujudkan Kesepakatan Helsinki yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005. 

Dengan kesepakatan ini, konflik Aceh yang telah berlangsung 30 tahun diakhiri. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia gerakan separatis diselesaikan dengan solusi politik yang komprehensif.