JAKARTA, KOMPAS.TV- Soal pemerintah tak melarang adanya mudik Lebaran 2021 ditengah situasi pandemi Covid-19 terjadi masih jadi polemik. Wakil Presiden Ma’ruf Amin pun mengatakan belum ada keputusan tetap dari pemerintah soal kebijakan soal mudik Lebaran 2021.
Namun, Wapres membuka kemungkinan bahwa itu akan diputuskan sebelum puasa dimulai.
"Soal mudik Lebaran itu belum kami putuskan. Nanti saya kira tidak lama lagi menjelang puasa akan ada keputusan," ujar Ma'ruf di sela kunjungannya ke Lampung, Senin (22/3/2021).
Baca Juga: Pemerintah Tak Larang Mudik 2021, Kepala BNPB: Tunggu Keputusan Final
Ma’ruf mengatakan, pada prinsipnya keputusan boleh mudik Lebaran atau tidak, yang dipertimbangkan adalah dampak yang akan muncul.
Terutama adalah dampak peningkatan kasus Covid-19 di Tanah Air yang setelah terjadi setahun belum mengalami penurunan.
"Kalau dibolehkan dan kalau dilarang mudik, berdampak pada peningkatan penularan. Itu saya kira nanti akan ada perhitungan-perhitungan," kata Ma'ruf.
Ma'ruf mengatakan, apabila dampak terhadap peningkatan kasus Covid-19 besar, maka tidak menutup kemungkinan akan ada pelarangan kembali.
Namun jika kasusnya bisa diminimalkan, kata dia, maka akan dicari cara-cara lain untuk menyiasatinya.
"Tapi keputusannya nanti, mana yang terbaik," tegas Ma’ruf Amin.
Baca Juga: Tak Ada Larangan Mudik, Ini Kata Epidemiolog UGM Yogyakarta
Melansir Kompas.com, Ma'ruf pun menjanjikan bahwa keputusan terkait hal itu akan keluar sebelum bulan Ramadhan tiba agar perhitungannya tepat. Terlebih, mudik sudah merupakan tradisi masyarakat Indonesia.
"Tapi ada bahaya yang kita hadapi, sehingga pertimbangannya seperti apa, itu setelah dilakukan rapat kabinet," ungkap mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini.
Seperti diberitakan Kompas.tv sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, pemerintah tidak akan melarang masyarakat untuk mudik pada Lebaran 2021.
"Hal pertama yang bisa kami ungkapkan terkait mudik 2021. Pada prinsipnya, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak melarang (mudik)," kata Budi dalam rapat kerja bersama DPR RI Selasa (16/3/2021) yang dipantau secara daring.
Baca Juga: Tak Ada Larangan Mudik 2021, Komisi IX: Sesuai Strategi Gas Rem Pemerintah dalam Penanganan Covid-19
Ia melanjutkan, tak dilarangnya mudik karena akan ada mekanisme protokol kesehatan ketat yang disusun bersama Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19.
Salah satunya, Kemenhub dan Satgas Covid-19 akan berkoordinasi dalam hal tracing kepada masyarakat yang bepergian.
Adapun Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan kebijakan mengenai mudik pada Lebaran 2021 masih dalam tahap pembahasan.
"Sejauh ini dengan kebijakan mudik Lebaran masih dalam tahap pembahasan oleh kementerian dan lembaga terkait," ujar Wiku dalam keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Selasa (16/3/2021) yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Menurut dia, pemerintah masih membahas kebijakan terkait mudik lantaran tradisi tersebut berdampak pada meningkatnya mobilitas masyarakat dari satu daerah ke daerah lainnya.
“Hal itu dikhawatirkan akan memicu lonjakan kasus Covid-19 usai mudik,” tegas Wiku.
Baca Juga: Tak Ada Larangan dari Pemerintah, Jasa Marga: Puncak Mudik Lebaran 2021 Diprediksi 11 Mei
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.