BIAK NUMFOR, KOMPAS.TV - Masyarakat Papua menolak kedatangan perusahaan SpaceX milik biliuner Elon Musk di tanah mereka. Penolakan ini terkait tawaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Musk untuk menggunakan sebagian tanah pulau Biak, Kabupaten Biak Numfor, Papua.
Pemberitaan selanjutnya mencatat, Presiden Jokowi dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pernah berhubungan lewat telepon dengan Elon Musk.
“Presiden RI Joko Widodo juga mengajak Tesla untuk melihat Indonesia sebagai launching pad SpaceX," tulis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam siaran pers pada Minggu (13/12/2020).
Baca Juga: Soal Konflik Senjata oleh KKB Papua, Ahli Ungkap Adanya Faktor Ekonomi & Eksploitasi Tambang Emas
Masyarakat Biak menetang keras rencana pembangunan landasan luncur roker SpaceX. Mereka khawatir pembangunan itu akan mendorong penggundulan hutan, kedatangan militer Indonesia, dan mengancam masa depan pulau itu.
“Landasan pesawat luar angkasa ini akan membuat kami kehilangan tempat berburu tradisional, merusak alam tempat hidup kami bergantung. Tapi, jika kami protes, kami akan segera ditangkap," kata Manfun Sroyer, seorang kepala suku di Biak kepada The Guardian.
Pantai timur Biak terletak di pinggir Samudra Pasifik. Lokasinya yang berada satu derajat di bawah ekuator ideal untuk meluncurkan satelit komunikasi ke area orbit rendah.
Roket yang diluncurkan dari pulau ini dapat menghemat bahan bakar untuk mencapai orbit. Kedekatannya dengan cagar alam juga menambah alasan pemilihan pulau ini.
Mengutip The Guardian, Badan antariksa Rusia, Roscosmos, juga ingin mengembangkan tempat peluncuran roket besar di pulau Biak pada tahun 2024.
Baca Juga: Hendak Digusur Korporat Sawit, Masyarakat Adat Papua Lancarkan Protes
“Pada tahun 2002, Rusia ingin menggunakan tanah kami untuk peluncuran satelit. Kami memprotes dan banyak yang ditangkap dan diinterogasi… sekarang mereka kembali ingin melakukannya, dan pelecehan serta intimidasi masih terjadi, ”kata Manfun.
Tetua adat Biak, Tineke Rumkabu juga menyatakan penolakan serupa dengan blak-blakan.
“Anda memahami apartheid, pembunuhan orang kulit hitam. Jika Anda membawa bisnis Anda ke sini, Anda secara langsung mensponsori genosida Indonesia terhadap orang Papua,” kata Tineke pada wartawan The Guardian.
Upaya pembangunan landasan roket ini adalah bagian dari rencana Elon Musk untuk meluncurkan 12.000 satelit pada tahun 2026. Musk mengklaim, satelit itu akan menyediakan internet berkecepatan tinggi yang murah melalui layanan internet Starlink.
Namun, roket uji SpaceX meledak di landasan pendaratan bulan ini setelah mendarat, kegagalan ketiga berturut-turut.
Sementara, Presiden Jokowi berharap Tesla, perusahaan milik Elon Musk lainnya untuk datang ke Indonesia dan mengeskploitasi cadangan nikel di Papua. Elon Musk pun menyambut tawaran ini.
Baca Juga: KPK Temukan Pelanggaran Izin Kebun Sawit di Papua Sebabkan Hutan Gundul dan Konflik Ekonomi
“(Kami akan menawarkan) kontrak raksasa untuk jangka panjang, jika Anda menambang nikel secara efisien dan dengan cara yang peka terhadap lingkungan,” kata Elon Musk pada pejabat Indonesia pada Juli 2020.
Pihak SpaceX tak merespon pertanyaan terkait masalah ini. Sementara, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) berjanji, pembangunan landasan roket ini akan bermanfaat bagi masyarakat.
“Pemerintah Provinsi Papua menilai pembangunan landasan antariksa di Biak akan menjadikan Kabupaten Biak Numfor sebagai pusat (teknologi antariksa, red) dan membawa dampak positif ekonomi bagi pemerintah daerah dan masyarakat setempat. DPR RI juga melihat pembangunan Pulau Biak sebagai 'Pulau Luar Angkasa' akan membawa multiplier effect bagi masyarakat sekitar,” demikian isi pernyataan resmi LAPAN.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.