PSI: Pemprov DKI Tak Transparan Program Rumah DP 0 Persen, Padahal Anggarannya Fantastis

Dengan rincian APBD 2019 sebesar Rp 1,4 triliun, APBD-P 2020 Rp 900 miliar, dan APBD 2021 Rp 1 triliun.

“Dari Rp 3,3 triliun itu ada sebagian yang sudah dibelanjakan dan ada yang belum, namun kami belum mendapatkan data penyerapan anggaran lebih rinci. Oleh karena itu, persoalan ini perlu dicermati lebih jauh tidak hanya terbatas pengadaan tanah tahun 2019,” urai Eneng.

Baca Juga: KPK Usut Dugaan Korupsi Program Rumah DP Rp 0

Dia menegaskan, PSI sering mempertanyakan pengadaan tanah di Sarana Jaya saat rapat-rapat pembahasan anggaran, baik dari soal anggaran maupun kesediaan lahan yang dikuasai Pemprov DKI Jakarta.

“Misalnya, apakah benar luasnya sudah sesuai analisa kebutuhan atau sekadar beli tanah saja? Lalu, untuk menghemat anggaran, apakah rusun DP 0 Rupiah bisa dibangun di tanah-tanah yang telah dikuasai oleh Pemprov DKI? Namun, itu semua tidak menjadi perhatian Pemprov DKI karena konon anggaran di Sarana Jaya tersebut untuk persediaan tanah atau land banking,” paparnya.

Eneng beranggapan, Pemprov DKI kurang terbuka dalam proses pengadaan tanah. Padahal, menurutnya, anggaran itu rawan berhubung angkanya sangat fantastis.

“Mulai dari penetapan lokasi, penunjukan penyedia, penawaran harga, hingga negosiasi harga semuanya dilakukan secara tertutup dan offline," ujar Eneng.

Karena itu, Eneng berharap Pemprov DKI mau transparan soal sistem pengadaan tanah dalam program DP 0 Persen tersebut.

"Sudah saatnya Pemprov DKI menerapkan sistem pengadaan tanah yang transparan, sehingga publik bisa mengawal di mana lokasi tanah yang akan dibeli dan berapa harganya," pungkasnya.

Baca Juga: Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Rumah DP Rp 0, Ini 6 Lokasinya