PSI: Pemprov DKI Tak Transparan Program Rumah DP 0 Persen, Padahal Anggarannya Fantastis

JAKARTA, KOMPAS.TV - Program rumah down payment (DP) 0 persen yang digagas Gubernur DKI Anies Baswedan mendapat kritik tajam dari anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Eneng Malianasari.

Hal tersebut menyusul adanya dugaan kasus korupsi terkait dengan pengadaan tanah untuk program 0 rupiah di PD Pembangunan Sarana Jaya.

Kasus tersebut tengah diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di mana Direktur Utama Pembangunan Sarana Jaya berinisial YCP diduga tersandung masalah itu.

Baca Juga: Disebut Tersangkut Kasus Korupsi Rumah DP 0 Rupiah, Gubernur Anies Nonaktifkan Dirut Sarana Jaya

Eneng mengatakan, kejadian tersebut sebuah peringatan bagi Anies agar tidak membiarkan adanya penyalahgunaan anggaran.

“Kejadian ini sangat ironis di tengah situasi ribuan warga Jakarta yang belum memiliki rumah yang layak. Ini adalah peringatan keras bagi Pak Anies sebagai gubernur agar tidak melakukan pembiaran terhadap penyalahgunaan anggaran," kata Eneng kepada awak media, Senin (8/3/2021), dilansir dari Tribun Jakarta.

Eneng mengungkapkan, menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta tahun 2017-2022, target jumlah rusunami di program Rumah DP 0 Rupiah adalah sebanyak 232.214 unit.

Akan tetapi, sambungnya, realisasinya masih kurang dari 1.000 unit atau tidak sampai satu persen.

Karena itu, Eneng menduga bahwa negara telah merugi hingga ratusan miliar atas masalah tersebut.

Pihak PSI, menurut Eneng, mencatat bahwa dari 2019 hingga 2021, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah menyetor penyertaan modal untuk pengadaan tanah di BUMD Pembangunan Sarana Jaya dengan nilai total mencapai Rp 3,3 triliun.